Jakarta, Sinarpagibaru.com-Trisnur Priyanto Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumimg Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Namun dia mengkritik kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam sejarah kabinet menteri sejak era orde baru dan reformasi, baru di era ini jumlah menteri dan wakil menteri yang paling tergemuk. Karena terdapat 48 menteri serta 56 wakil menteri. Menurutnya, kabinet yang gemuk ini sangat tidak ideal melakukan perubahan.
“Jumlah kabinet menteri dan wakil menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran diluar dugaan masyarakat Indonesia. Saya berpikir kabinet yang baru ini lebih ramping, supaya efektif bekerja dan diisi oleh orang-orang baru yang profesional dibidangnya,” kata Trisnur, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Trisnur tidak setuju, kalau Presiden Prabowo Subianto memasukan kembali menteri-menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dari beberapa menteri tersebut, memiliki jejak rekam dugaan korupsi. Sehingga, dia meragukan janji politik Prabowo pada kampanye Pilpres 2024, untuk memberantas korupsi.
Terkait masalah ekonomi dan ketenagakerjaan, Trisnur mendesak, agar progam prioritas Prabowo fokus pada ekonomi kerakyatan. Karena fakta yang terjadi, dunia mengalami resesi global. Sehingga berdampak Indonesia mengalami deflasi. Kelas menengah turun dari 21,45 persen ke 19,82 persen, atau dari 57,33 juta ke 53,83 juta orang, pengangguran Gen Z sekitar 4,84 juta orang, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi. Termasuk daya beli masyarakat setiap hari semakin menurun.
“Kasus PHK massal sampai hari masih marak terjadi di industri manufaktur sektor garmen tekstil. Sudah banyak pabrik yang tutup dan baru-baru ini, akibat dampak resesi global yang berkepanjangan, sektor otomotif pun sekarang mulai berdampak di Indonesia,” ungkapnya.
Karena itu, Trisnur berharap agar Prabowo bisa bekerja keras untuk mengembalikan situasi perekonomian Indonesia ke zona aman sesuai janji politiknya. Jangan lagi mengutamakan kompromi politik untuk kepentingan bisnis kelompok oligarki. Kalau Prabowo tidak mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, maka kepercayaan masyarakat akan menurun drastis.
“Saya juga berharap Yassierli Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Immanuel Ebenezer Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker dan Wamenaker) yang baru dilantik ini bisa membawa perubahan. Bisa membuat regulasi upah yang memihak kepentingan buruh, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan serikat buruh,” jelasnya.
Trisnur menegaskan bahwa persoalan upah layak dan kebebasan berserikat di perusahaan sampai hari ini masih menjadi persoalan buruh. Karena itu, dia meminta Menaker dan Wamenaker bisa membuat terobosan baru dalam ketenagakerjaan yang memihak pada buruh dan pengusaha. Serta mendorong buruh membuat program usaha kecil UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Selain itu, dia mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran segera merevisi beberapa pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja dari kluster ketenagakerjaan. Terutama soal formula kenaikan upah, karena kenaikan upah buruh semestinya tidak dibuat sebagai sistematis dalam upah. Namun kenaikan upah harus dilihat dari kebutuhan secara nyata ditengah masyarakat.
“Kebijakan upah melalui kenaikan formula itu tidak sesuai dan kebutuhan buruh. Semoga Menaker yang baru dilantik ini bisa memberi masukan kepada Presiden Prabowo supaya bisa merevisi kebijakan upah secara formula,” tandasnya. (Andreas Hutagalung)
