Oleh: Muhanmad Zaini Arifin Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
Banjarmasin – Praktik kenotariatan di Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada ancaman serius yang mengintai di balik meja kerja: keandalan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam lalu lintas hukum perdata, KTP bukan sekadar kartu identitas biasa, melainkan instrumen hukum utama dan gerbang pertama untuk menentukan apakah seseorang sah, berhak, dan cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan wajah penegakan hukum yang muram.
Masalah pelik bertubi- tubi muncul di tengah masyarakat, mulai dari sengketa kepemilikan aset, kasus sindikat mafia tanah, hingga kejahatan kerah putih di mana akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris ternyata didasari oleh data kependudukan yang terbukti palsu, ganda, atau cacat administrasi. Sindikat kejahatan saat ini bekerja dengan modus operandi yang sangat rapi.
Dalam banyak kasus mafia tanah, para pelaku tidak beraksi sendirian. Mereka kerap menggunakan “pemeran pengganti” atau stuntman yang didandani sedemikian rupa agar mirip dengan pemilik tanah asli, lengkap dengan KTP palsu yang secara kasat mata terlihat sangat meyakinkan. Mereka datang ke kantor Notaris dengan penuh percaya diri, bertingkah layaknya pemilik sah, dan menandatangani akta jual beli atau kuasa membebankan hak tanggungan. Dalam prosedur standarnya, seorang Notaris membuat akta autentik dengan bersandar pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dukcapil) saat para pihak hadir di hadapannya.
Secara prosedural, Notaris menanyakan identitas, mencocokkan wajah penghadap dengan foto di KTP, dan membacakan isi akta. Celakanya, bom waktu itu baru meledak di kemudian hari. Tiba-tiba saja, muncul pihak (pemilik asli) yang melapor ke kepolisian atau melayangkan gugatan ke pengadilan dengan dalih identitas dan asetnya telah dirampas.
Akibatnya sangat destruktif. Masyarakat asli yang identitasnya dicatut jelas menjadi korban utama yang kehilangan harta bendanya. Namun di sisi lain, Notaris nyaris selalu ikut terseret dalam pusaran masalah. Notaris kerap dipanggil dan diperiksa berjam-jam oleh penegak hukum, dijadikan “kambing hitam”, dan dituduh bersekongkol atau setidaknya dianggap lalai karena gagal mendeteksi kepalsuan identitas tersebut. Padahal, Notaris akan selalu berdalih dan memang demikian adanya bahwa mereka telah menjalankan seluruh kewajiban pengecekan identitas sesuai aturan formil yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Ilusi Kebenaran Formil dalam Pasal 39 UUJN Fenomena kriminalisasi profesi ini sejatinya menyoroti kelemahan fundamental dalam konstruksi Pasal 39 UUJN itu sendiri. Aturan tersebut mewajibkan Notaris untuk “mengenal” penghadap atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal, yang pada praktiknya diterjemahkan melalui pengecekan kartu identitas (KTP). UUJN memosisikan Notaris sebagai pejabat umum yang mencari kebenaran formil, bukan kebenaran materiil layaknya seorang penyidik kepolisian atau hakim di pengadilan.
Notaris bekerja dengan asas praduga sah (praesumptio iustae causa) bahwa setiap dokumen berhologram atau berstempel resmi keluaran negara adalah sah dan benar, sampai dibuktikan sebaliknya.di sinilah letak ironinya.
Undang-undang memberikan beban yang terlampau berat namun dengan “persenjataan” yang sangat minim. Di era digital saat ini, kejahatan pemalsuan dokumen telah berevolusi jauh melampaui kemampuan deteksi mata telanjang. Blanko KTP elektronik bisa dipalsukan dengan teknik pencetakan tingkat tinggi. Bahkan, teknologi manipulasi wajah (face-morphing) dan identitas sintetik sudah mulai digunakan oleh sindikat kejahatan terorganisasi.Selain itu, Notaris adalah sarjana hukum, bukan ahli forensik digital, bukan petugas uji balistik dokumen, dan bukan pula seorang psikiater.
Membebankan tanggung jawab kepada Notaris untuk menilai apakah seseorang yang secara kasat mata tampak sehat ternyata faktualnya sedang berada di bawah ancaman hipnotis, atau mendeteksi bahwa KTP yang dipegangnya adalah hasil cetakan printer thermal ilegal, jelas membuat posisi Notaris sangat rentan. Mengkriminalisasi Notaris karena ketidakmampuannya mendeteksi kejahatan tingkat tinggi adalah sebuah kesesatan logika hukum. Dampak Fatal Degradasi Akta bagi Masyarakat.
Bagi masyarakat luas, bahaya dari lolosnya identitas palsu ini bukan main-main. Jika di kemudian hari terbukti bahwa KTP yang digunakan untuk membuat akta ternyata palsu, maka terjadi kesalahan sasaran subjek hukum yang sangat mendasar (error in persona). Implikasi yuridisnya sangat fatal. Akta Notaris yang tadinya merupakan alat bukti tulisan terkuat dan terpenuh (akta autentik), kekuatan pembuktiannya bisa turun derajat terdegradasi hanya menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan dibatalkan oleh hakim (batal demi hukum).
Bagi pembeli beriktikad baik, hal ini adalah mimpi buruk. Mereka bisa
kehilangan uang miliaran rupiah karena transaksi jual beli tanah dibatalkan pengadilan. Bagi lembaga perbankan, jaminan kredit bisa hangus. Dan bagi masyarakat awam, mereka harus menempuh proses litigasi yang panjang, melelahkan, dan menguras biaya
hanya untuk merebut kembali hak mereka yang dirampas bermodalkan selembar KTP palsu.
Solusi Defensif dan Kebutuhan Integrasi Sistemik Sebagai langkah perlindungan diri dan pelindungan transaksi masyarakat, para Notaris masa kini mau tidak mau harus bertransformasi menjadi “Notaris Defensif”. Mereka kini melakukan pemeriksaan mendalam secara mandiri (due diligence ekstra). Misalnya, dengan mewajibkan penghadap menyertakan identitas penyerta (SIM, Paspor, atau BPJS), meminta pembubuhan sidik jari secara manual di Minuta Akta, hingga merekam seluruh proses pembacaan dan penandatanganan akta menggunakan video fokumentasi sebagai bukti tak terbantahkan atas kehadiran, kesadaran, dan kecakapan para pihak.
Namun, mengandalkan mitigasi mandiri dari masing-masing Notaris belumlah
cukup dan tidak menuntaskan akar persoalan. Sistem hukum kita tidak bisa hanya berpasrah pada kehati-hatian individu. Pembentuk undang- undang perlu segera memikirkan revisi UUJN agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Solusi paling rasional dan mendesak saat ini adalah memberikan hak akses terbatas kepada Notaris untuk terintegrasi secara real-time dengan Pusat Data Biometrik Nasional milik Dukcapil. Tentu saja, akses ini harus diatur secara ketat agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Notaris tidak perlu bisa mengunduh basis data kependudukan. Cukup sediakan alat pemindai sidik jari
atau iris mata di kantor Notaris yang terhubung dengan server negara. Ketika penghadap menempelkan jarinya, sistem hanya perlu merespons dengan satu dari dua sinyal: “Cocok” atau “Tidak Cocok”. Sistem verifikasi real-time ini akan membunuh ruang gerak mafia tanah dan penipu identitas tepat di depan pintu kantor Notaris.
Pada akhirnya, negara tidak hany dituntut untuk menerbitkan identitas kependudukan, tetapi juga wajib memberikan instrumen pelindungan hukum yang pasti bagi para Notaris yang telah bekerja dengan iktikad baik. Dengan integrasi teknologi dan hukum yang mumpuni, akta Notaris akan kembali marwahnya sebagai benteng kepastian hukum masyarakat, bukan lagi menjadi celah bagi para penjahat kerah putih. (red/din).
Profil Singkat
Nama : Muhammad Zaini Arifin S.H.
Alamat : Jl. Veteran Gg. Bakti No.82 RT 02 Banjarmasin
Tinggalkan Balasan