KOTA CIREBON, Sinarpagibaru.com – Banyaknya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengaspalan tahun 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di wilayah kota Cirebon membuat para aktivis masyarakat kota Cirebon menjadi gerah.
Mereka berharap agar pihak Aparat Hukum segera turun tangan untuk memeriksa para pelaksana pekerjaan tersebut dan siapapun yang terlibat di dalamnya.
“Kami mengindikasikan adanya penyimpangan spesifikasi karena di lapangan banyak realisasi pengaspalan yang kualitasnya sangat jelek. Salah satu contohnya adalah di wilayah Perumnas jalan gunung Rinjani dan jalan Gunung Bromo dengan masing-masing nilai sekira Rp. 179 juta berasal dari APBD kota Cirebon.
Di lokasi tersebut pengaspalannya sangat jelek sehingga terkesan tipis dan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah atau kontrak pekerjaan,”ungkap Syamsudin Ketua DPP LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi ( Gema Aksi ) Jumat (05/11).
Menindak lanjuti banyaknya temuan proyek pengaspalan di kota Cirebon pihak LSM Gema Aksi berencana akan menghubungi pihak APH agar turun tangan untuk menyelidiki indikasi penyimpangannya.
“Mudah-mudahan dengan adanya pengaduan dari masyarakat, pihak APH dapat bertindak dan secepatnya turun ke lapangan untuk menindaklanjuti proyek pengaspalan Tahun 2024 yang terindikasi tak sesuai dengan spesifikasinya,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Dinas PUTR kota Cirebon sangat sulit ditemui .
(DIYAS)
