Jakarta, Sinarpagibaru-Kepengurusan tingkat nasional Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) periode 2025-2030, resmi dilantik, di Sofyan Hotel Cut Meutia, Rabu (25/6/2025). Pelantikan pengurus FKBI ini dihadiri tamu undangan dari perwakilan pemerintah, perusahaan dan jaringan lembaga konsumen.
Rofikoh Rokhim Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga pendiri FKBI, dalam kata sambutannya mengatakan, selama ini banyak aktivis dan akademisi yang bersikap kritis terhadap konsumen ditengah masyarakat. Karena itu, ia berharap, FKBI bisa membantu masyarakat Indonesia, dalam memberdayakan dan memahami hak-hak konsumen.
“Saya berharap FKBI memiliki ciri khas, bukan menjadi lembaga yang menjadi saingan dari lembaga lainnya, termasuk lembaga milik pemerintah,” kata Rofikoh.
Rofikoh menginginkan, FKBI harus menjadi lembaga pemantau konsumen yang kuat dalam basis data, riset dan mampu melakukan edukasi. Sebab, konsumen itu memiliki keterbatasan, dari pengetahuan dan kesibukan. Jadi, sudah waktunya, pemerintah, perusahaan dan lembaga konsumen bisa bekerja sama untuk mencerdaskan masyarakat dalam memahami hak konsumen.
“FKBI juga harus bisa menjadi lenbaga yang memberikan saran dan masukan yang sifatnya membangun, kepada pemerintah, perusahaan serta konsumen,” ungkapnya.
Sebagai akademisi, ia mengatakan di era digital sekarang ini membawa sisi negative. Pasalnya, dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan atau dikenal Artificial Intelligence (AI), justru ada yang menyalahgunakannya menjadi kejahatan. Sekarang ini, banyak produk perusahaan yang menjual hasil produknya, justru merugikan konsumen. Karena disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan.
“Saya berharap, FKBI harus mampu menjawab tantangan yang rumit ini, untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Terutama harus bijak sebagai konsumen saat menjadi konsumen,” terangnya.
Sementara itu, Tulus Abadi, ketua terpilih FKBI, mengatakan alasan berdirinya FKBI memang sebagai lrembaga yang mengawal perlindungan konsumen di Indonesia, sesuai semangat Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen. Dan ia menegaskan, FKBI adalah bagian dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Tepatnya, lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, yang memiliki kegiatan dalam perlindungan konsumen di Indonesia.
Selain itu, Tulus menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil indeks survei, bahwa konsumen di Indonesia sudah masuk tahap kritis, sebesar 60,11 persen. Namun dalam budaya literasi, ia mengatakan konsumen Indonesia masih rendah. Angkanya masih sekitar 3,5 persen. Sehingga, masalah ini akan menjadi pekerjaan bersama untuk diselesaikan.
“FKBI sudah berkomitmen akan menjadi lembaga perlindungan konsumen yang kritis, kepada pemerintah dan pengusaha. Sikap kritis ini memang mengacu pada UU Perlindungan Konsumen,” kata Tulus.
Walau bersikap kritis, Tulus menegaskan FKBI akan tetap bermitra dengan pemerintah dan pengusaha. Karena, tujuan berdirinya FKBI juga memberikan solusi dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Jadi bukan bukan sekadar lembaga yang hanya bersifat kritis. FKBI juga berperan sebagai lembaga yang mengawal hak-hak konsumen, dengan memperkuat literasi konsumen melalui basis data dan penelitian
“Kami juga akan melakukan advokasi, jika ada konsumen yang dirugikan oleh perusahaan dan pemerintah. Namun dalam penanganan advokasi, FKBI tidak boleh kebablasan,” ungkapnya.
Tulus juga menyampaikan, FKBI akan tetap membangun jaringan lintas lembaga. Baik dari tingkat nasional sampai daerah. Diperkirakan, sekarang ini lebih dari 100 lembaga konsumen di Indonesia. Karena itu, sangat dibutuhkan lembaga-lembaga ini melakukan konsolidasi dan saling bersinergi.
Sebelum menggelar pelantikan pengurus tingkat nasional, Tulus mengatakan FKBI sudah melakukan advokasi masyarakat dalam perlindungan konsumen. Termasuk melakukan pendampingan advokasi publik yang menolak kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu. Serta menolak rencana kebijakan pengurangan ukuran rumah subsidi, yang seharusnya memiliki ukuran layak huni, bukan malah diperkecil.
“Walau FKBI menjadi lembaga sosial yang kritis, tapi kami terbuka. Siap bermitra dengan pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya,” tandasnya.
Acara pelantikan nasional tersebut, melantik pengurus harian FKBI Periode 2025-2030. Tulus Abadi, S.H. (Ketua) Sri Wahyuni Soeroso, S.M. (Sekretaris), Rully Prayoga, S. Hum, M. Sc. (Wakil Ketua), Muhammad Rendi Febrian Pattisahusiwa, S.E,. (Bendahara). (AH)
Tinggalkan Balasan