KAB. BEKASI, Sinarpagibaru.com – Pekerjaan P3A-TGAI yang di laksanakan di wilayah Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan nilai bantuan Rp 195.OOO.OOO Sumber Dana APBN tahun 2025 di beritakan sebelumnya ada oknum yang ‘bermain kotor’ dan pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola, namun di pihak ketigakan.
Hasil penelusuran wartawan sinarpagibaru.com masih di sekitar wilayah Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran ternyata ada 11 titik pekerjaan P3A – TGAI. Salah satunya dengan nomor Kontrak : HK.02.01/PPK OPSDA III-Av/P3TGAI/047/2025. Bahkan ada keterlibatan salah satu oknum perangkat desa di pekerjaan tersebut, apakah boleh ? tentunya bakal menjadi bahan laporan ke pihak BBWS.
Anehnya saat di temui saling lempar tanggungjawab antara Ketua pelaksana P3A dengan bendahara. “Untuk lebih jelasnya silahkan ngobrol dengan bendahara saya,” kata Hasan Basri yang keseharianya di sapa SAUL selaku Ketua Pelaksana P3A.
Di tempat berbeda di katakan Kosasih, banyak laporan masuk ke dirinya mengenai persoalan Ketua Saul, padahal dirinya hanya bendahara tapi malah banyak menerima laporan terkait Ketua Saul dan temen-temen banyak yang kecewa.
“Saya sempat marah ke Ketua Saul, bagai mana tidak, jadi saya yang harus menghadapi untuk mengklarifikasi terkait temuan wartawan sinarpagibaru.com, harusnya itu kan kewenangan Ketua kelompok, saya bendahara untuk mengurus keuangan termasuk belanja barang dan keluar masuknya uang,” ujar Kosasih mengungkapkan kekesalanya.
Hasil penelusuran di lapangan terkait kegiatan P3A TGAI yang ada di kecamatan Pebayuran, semua ada 11 titik kegiatan yang tersebar di lima desa di wilayah kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang pelaksanaanya tidak swakelola.
Sementara itu Humas BBWS Budi Gunawan saat di konfirmasi terkait pekerjaan P3A TGAI yang di pihak ketigakan menegaskan, itu tidak boleh di borongkan takut keuanganya tidak cukup, kedua takut pekerjaanya ga bagus dan nantinya kurang perhatian dari masyarakat.
“Anggaranya ini langsung di berikan ke kelompok tani yang menerimanya, sehingga kehidupan masyarakat di sekitar itu bisa terbantu perekonomiannya, makanya pekerjaanya tidak boleh di pihak ketigakan, harusnya pekerjanya petani di sekitar itu begitu juga pembelian matrialnya tidak jauh-jauh ya di sekitar wilayah itu. Akan segera kita jadwalkan untuk turun langsung ke lokasi,” tegasnya kepada sinarpagibaru.com Sabtu 06 September 2025 melalui phonselnya. (Budi/sr)
Tinggalkan Balasan