Jakarta, SinarPagiBaru– Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mantan Menteri Agama yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat menjalankan ibadah Shalat Idul Fitri 2026, di Masjid KPK Merah Putih, Jakarta. Yaqut resmi ditahan oleh KPK pada 12 Maret 2026 atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Dimana merugikan negara sekitar Rp622 miliar.

Silvia Harefa istri dari Immanuel Ebenezer, mantan Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, Yaqut sudah tidak ada di Rumah Tahanan (Rutan) KPK sejak Kamis kemarin, 19 Maret 2026. Silvia mengaku, bahwa informasi tersebut dia dapatkan dari suaminya saat membesuk suaminya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

“Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yaqut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam,” ungkap Silvia.

Baca Juga
Pilipus Tarigan Desak Kasus Penyadapan Mantan Kapolri, Tidak Dijadikan Alat Kompromi Politik
BNN Musnahkan 2 Titik Lahan Ganja di Aceh Besar
Jika Ada Motif Politik, Kapolri Suyudi Harus Menangkap Dalang Utama Kasus Penyadapan Ilegal

Silvia juga menceritakan, bahwa Yaqut tidak terlihat bersama tahanan tahanan KPK lainnya saat menjalankan ibadah Shalat Idul Fitri di Masjid KPK Merah Putih.

“Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka kan bertanya-tanya saja, katanya ada pemeriksaan. Tapi kan nggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada pemeriksaan. Sampai hari ini nggak ada,” tandas Silvia.

Sementara itu, Budi Prasetyo Juru Bicara KPK, langsung memberikan penjelasan, bahwa status Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah. “Memang benar, penyidik KPK sudah melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ. Awalnya dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah. Tahanan ini berlaku sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (21/3/2026).

Selain itu, Budi menjelaskan, proses pengalihan dilakukan setelah pihak Yaqut mengajukan permohonan pada hari Selasa 17 Maret 2026. Permohonan tersebut telah diterima KPK, dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.

“KPK tetap memastikan proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka.Dan proses penanganan perkara akan tetap berjalan sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku,” ungkap Budi.