Jakarta, SinarPagiBaru-Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan penerapan WFH sekali seminggu. Tepatnya pada hari Jumat dan ASN ini diperbolehkan bekerja di rumah.

“Tapi kebijakan WFH tidak berlaku bagi ASN yang bekerja di pelayanan publik, sektor strategis yang bekerja di lapangan,” ucapnya, dalam keterangan konferensi pers melalui daring di Korea Selatan, Selasa, 31 Maret 2026.

Airlangga menjelaskan ada beberapa sektor pekerjaan yang tidak menjalankan WFH dan ASN tersebut tetap bekerja di kantor atau di lapangan. Diantaranya sektor pelayanan kesehatan, keamanan, kebersihan, pelayanan publik kebersihan. Serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Baca Juga
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

“Alasan pemerintah memutuskan WFH pada hari Jumat, memang berdasarkan pertimbangan efektivitas kerja. Karena, sebelumnya pemerintah sudah punya pengalaman pada masa pandemi Covid-19. Waktu itu, pemerintah menerapkan sistem kerja 4 hari dalam seminggu pasa pandemi, dari hari Senin sampai Kamis,” terangnya.

Dia menegaskan, penerapan kebijakan WFH ini memang upaya pemerintah untuk melakukan penghematan APBN. Dimana, penghematan ini diperkirakan bisa mencapai puluhan triliun. Dari penerapan WFH ini, negara bisa menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun. Diantaranya penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun.

“Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional agar lebih adaptif dan produktif di tengah tekanan global,” ungkapnya.

Selain itu, Airlangga menyampaikan, walau ASN yang mendapat kebijakan WFH, mereka tetap dituntut bertanggung jawab dalam pekerjaannya. “Setiap ASN harus profesional dalam pelayanan publik. Tetap kegiatan produktif termasuk yang bekerja di perbankan, pasar modal,” jelasnya.