Ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab setiap kali warga Jalan Kwini No. 8, Senen, Jakarta Pusat bertanya kepada saya sebagai kuasa hukum mereka. Mengapa negara menuntut rakyat taat hukum, sementara instansi negara sendiri boleh mengabaikan kewajiban hukumnya tanpa konsekuensi apa pun? Duduk perkaranya tidak rumit. Warga Kwini telah menguasai tanahnya secara fisik, nyata, dan turun-temurun lebih dari lima puluh tahun.
Mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka tercatat resmi di Dukcapil. Lalu pada 2023 terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 48-dan atas nama sertifikat berusia belum genap tiga tahun itu, sejak Maret 2026 mereka menerima rangkaian surat sosialisasi pengosongan lahan untuk pembangunan rumah susun prajurit TNI.
Berdiri di atas pasal, bukan sentiment, sebagai advokat, saya tidak berdiri di atas sentimen. Penulis, berdiri di atas Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sertifikat baru menjadi alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat setelah lima tahun dan itu pun hanya jika tidak ada keberatan tertulis yang diajukan. SHP Nomor 48/2023 belum berumur lima tahun, dan keberatan tertulis warga sudah diterima resmi oleh Kantor Pertanahan, lengkap dengan tanda terima. Secara hukum, tanah itu adalah objek sengketa yang masih terbuka. Titik.
Hukum yang sama, pada Pasal 24 ayat (2) PP yang sama, mengakui penguasaan fisik dua puluh tahun atau lebih dengan itikad baik dan secara terbuka sebagai dasar pembuktian hak. Warga Kwini melampauinya dua setengah kali lipat. Lalu apa yang dilakukan instansi yang menerbitkan sertifikat itu ketika keabsahannya dipersoalkan? Diam. Lebih dari satu bulan keberatan resmi warga tidak dijawab sepatah kata pun. Undangan hadir dalam forum terbuka bersama warga tidak pernah dipenuhi.
Padahal UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap badan pemerintahan menindaklanjuti keberatan masyarakat dalam waktu wajar. Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, bahkan menyediakan mekanisme khususnya. Diamnya ATR/BPN bukan kelalaian administratif biasa, ia adalah pelanggaran terhadap hukum administrasi negara itu sendiri, dan pengkhianatan terhadap jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
“Jangan eksekusi objek yang masih disengketakan sebelum sengketanya diputus oleh mekanisme yang sah.”
Bukan Kasus Tunggal
Dan Kwini bukan kasus tunggal. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025 tertinggi dalam lima tahun terakhir berdampak pada lebih dari 123 ribu keluarga di 428 desa. Yang lebih mengkhawatirkan: konflik agraria yang melibatkan sektor militer melonjak tiga ratus persen dalam setahun, dari enam kasus pada 2024 menjadi 24 kasus pada 2025. Pasuruan. Luwu Utara. Banjarbaru. Tasikmalaya. Lenteng Agung, hanya belasan kilometer dari Kwini, di mana warga akhirnya menggugat klaim kepemilikan sepihak ke pengadilan pada Juni lalu. Polanya seragam: klaim aset, sosialisasi searah, tenggat pengosongan. Sementara kanal hukum yang seharusnya menguji klaim itu dibiarkan macet oleh instansi yang justru wajib menjalankannya.
Saya perlu menegaskan apa yang bukan posisi kami. Kami tidak antipembangunan. Kami juga tidak meminta hak istimewa. Kami hanya meminta satu hal yang paling elementer dalam negara hukum: jangan eksekusi objek yang masih disengketakan sebelum sengketanya diputus oleh mekanisme yang sah. Itu bukan tuntutan politik. Itu bunyi hukum positif Indonesia.
Lagi pula, konstitusi sendiri dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan itu dijabarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan tanggung jawab negara melindungi segenap bangsa agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak. Hak itu melekat pada warga Kwini sama kuatnya dengan siapa pun, dan tidak gugur hanya karena selembar sertifikat yang keabsahannya masih dipersoalkan.
Jebakan Meja Hijau
Dan di sinilah letak ketidakadilan yang paling jarang dibicarakan. Warga selalu digiring ke satu jawaban yang sama:“silakan gugat ke PTUN.” Seolah-olah itu solusi netral. Padahal menggiring warga ke meja hijau, tanpa pengawasan independen yang serius dari pemangku kebijakan, tanpa keterbukaan dokumen alas hak, tanpa kehadiran instansi penerbit sertifikat di satu pun forum, tak ubahnya meminta warga menyerahkan kepala ke tiang gantungan lalu menunggu nasib dieksekusi. Beban pembuktian, biaya, dan waktu ditimpakan seluruhnya kepada rakyat; sementara instansi yang patut diduga sejak awal menerbitkan sertifikat dengan melanggar prosedur, tanpa mempertimbangkan penguasaan fisik lima puluh tahun yang wajib diuji menurut Pasal 24 PP 24/1997, dan kini bungkam ketika dimintai pertanggungjawaban, tidak menanggung konsekuensi apa pun. Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 sendiri mengakui cacat administrasi sebagai alasan pembatalan sertifikat; tetapi mekanisme itu hanya berarti jika instansinya mau membuka diri untuk diperiksa.
Karena itu langkah kami terukur, tetapi tidak naif: somasi kepada ATR/BPN atas kelalaian menjawab keberatan; permohonan pembatalan sertifikat melalui mekanisme Permen ATR/BPN 21/2020; dan bila seluruhnya diabaikan, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tuntutan agar seluruh proses itu diawasi secara terbuka, termasuk melalui Ombudsman RI dan Komnas HAM, bukan berlangsung di ruang gelap yang sama yang melahirkan sertifikat ini. Kami melawan dengan pasal, bukan dengan batu. Tetapi justru karena kami memilih jalur hukum, kami berhak menuntut jalur itu tidak dibiarkan buntu, apalagi dijadikan jebakan oleh negara sendiri.
“Kami melawan dengan pasal, bukan dengan batu.”
Ujian Republik
Ujian sesungguhnya dari kasus-kasus ini bukan siapa yang menang di atas tanah sengketa. Ujiannya adalah apakah republik ini masih sanggup menahan diri menunggu hukumnya bekerja. Sertifikat bisa dicetak dalam hitungan bulan. Kepercayaan rakyat pada hukum dibangun puluhan Tahun, dan bisa runtuh dalam satu hari, oleh satu buldoser yang bergerak lebih cepat daripada satu surat jawaban yang tak kunjung ditulis. Warga Kwini sudah menunggu lima puluh tahun untuk diakui. Menunggu ATR/BPN menjawab satu surat keberatan seharusnya tidak lebih berat dari itu.
Penulis, Ilham, S .H. Advokat, Kuasa Hukum Warga Jalan Kwini No. 8, Senen, Jakarta Pusat, Pengurus Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat
Rujukan Hukum:
UUD 1945 Ps. 28D ayat (1), Ps. 28H ayat (1), Ps. 33 ayat (3)
Undang Undang No. 5/1960 (UUPA)
Undang-Undang No. 1/2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman
PP No. 24/1997 Ps. 24 & 32
Undang-Undang No. 30/2014 Administrasi Pemerintahan
Undang-UndangU No. 25/2009 Pelayanan Publik
Undang-UndangU No. 5/1986 jo. perubahannya Permen ATR/BPN No. 11/2016
Permen ATR/BPN No. 21/2020
*Tulisan ini pendapat pribadi penulis dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum warga.
Tinggalkan Balasan