JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/4/2024).
Terpantau oleh Sinarpagibaru.com di lokasi, AHY didampingi istri Annisa Pohan, tiba di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pukul 11.35 WIB.
AHY beserta rombongan menjalankan rangkaian prosesi penyambutan, gunting pita, hingga penandatanganan batu peresmian.
“Alhamdulilah, baru saja kita saksikan bersama secara formal kantor pertanahan Jakarta Selatan ini dibuka untuk semua. Walaupun sebetulnya sudah operasional selama ini, tapi ini adalah sebuah Kantor Pertanahan yang baru, besar, dan bagus,” kata AHY di Kantor Pertanahan Kota Jaksel kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024).
Ia menekankan, peresmian kantor baru kantah dengan fasilitas modern harus dibarengi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Termasuk melakukan digitalisasi.
“Kita ingin ke depan, layanan pertanahan makin responsif terkait pertanahan,” ujar AHY.
“(Layanan) hak tanggungan, roya, peralihan surat pengantar pindah penduduk (SKPP), bisa diselenggarakan secara elektronik lebih murah dan mudah. Memperkuat layanan digital,” tambahnya.
Paling penting kehadiran kantor baru tersebut, dapat mendorong seluruh pegawai BPN Jakarta Selatan lebih semangat dalam bekerja. Terutama kepada masyarakat yang butuh perlindungan dari masalah pertanahan.
AHY juga turut mengapresiasi DKI Jakarta lantaran baru ditetapkan sebagai Kota Lengkap. Adapun deklarasi kota lengkap ini telah dilakukan kemarin di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
“Dengan dukungan Pemerintah Jakarta Selatan dan semua yang menjadi stakeholder untuk bisa menetapkan Jakarta Selatan sebagai Kota Lengkap yang artinya seluruh bidang tanah yang ada di Jakarta Selatan ini sudah terdata dan terpetakan. Sebuah hal yang baik karena dengan itu kita berharap masyarakat juga bisa lebih memiliki kepastian,” ujarnya.
Meski demikian, menurutnya di masyarakat Jakarta Selatan sendiri permasalahan sengketa dan tumpang tindih lahan masih kerap terjadi. Meski begitu, ia mengapresiasi upaya pemda dalam melakukan pendaftaran dari tiap-tiap bidang tanah demi membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Ini akan lebih memudahkan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Jakarta Selatan untuk membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Termasuk juga kita ingin ke depan dengan status barunya ini dan tentunya dengan kesiapan layanan elektronik, maka layanan pertanahan akan semakin responsif dan masyarakat bisa dengan mudah dengan cepat mengurus segala hal,” ujar dia.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tentrem Prihatin.
