Menteri Nusron Gandeng PP Muhammadiyah untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid melakukan kunjungan ke kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (18/12). (Foto: Ginting)

YOGYAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melalukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

Kunjungan dalam rangka menggandeng PP Muhammadiyah untuk mendorong tanah wakaf mempunyai sertifikat dan menyerahkan simbolis sertifikat tanah wakaf.

Nusron mengatakan dalam pertemuan dirinya dengan pengurus PP Muhammadiyah membahas dua hal, pertama mengenai peningkatan dan percepatan pelayanan Kementerian ATR/BPN untuk mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan dari pemerintah kepada warga Muhammadiyah.

“Kemudian yang kedua kami berdiskusi secara produktif dan konstruktif mengenai bagaimana membangun dan menata ulang sistem distribusi dan penataan tata guna tanah di Indonesia yang lebih berkeadilan, mencerminkan unsur pemerataan namun tetap menjaga kesinambungan ekonomi,” ujar Menteri Nusron di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

Baca Juga :  Kejar Target Netral Karbon dengan Energi Masa Depan Hidrogen

Hasil pertemuan tersebut, Kementerian ATR/BPN dan PP Muhammadiyah sepakat untuk memperkuat komunikasi guna mendorong sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah.

“Kami juga sepakat akan membangun kanal komunikasi yang lebih intens mengingat pemerintah dan Muhammadiyah ini saling support. Dan pemerintah butuh Muhammadiyah dan Muhammadiyah juga berkepentingan dengan pemerintah,” ujar Nusron.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya senantiasa mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian ATR/BPN untuk menata kebijakan pertanahan dan agraria.

Baca Juga :  BPN Kota Depok Dorong Penerapan Hunian Vertikal Atasi Masalah Tata Ruang

“Kami mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo dan Menteri ATR/BPN untuk penataan kebijakan tanahan dan agraria yang berbasis pada keadilan, pemerataan dengan tetap juga mempertimbangkan laju perkembangan ekonomi,” tungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *