Percepat Reformasi Birokrasi Berdampak, Menteri Anas Minta Peran APIP Ditingkatkan

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas hadiri rapat kerja BPKP, di Banyuwangi, Kamis (07/12). (Foto: Humas Kemen Panrb)

BANYUWANGI, Sinarpagibaru.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformadi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus lebih optimal dan kualitatif sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Karena menurutnya, APIP menjadi sektor penting bagi reformasi birokrasi.

“Dalam mendorong mesin birokrasi, diperlukan pengawasan yang intensif mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi. Dalam hal pengawasan internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis untuk menjaga setiap program kegiatan pemerintah tetap on track di jalur yang semestinya,” ujarnya saat membuka rapat kerja BPKP, di Banyuwangi, Kamis (07/12).

Menteri Anas menjelaskan, keterlibatan audit dan pengawasan internal pada tahap penentuan tujuan, strategi, dan program organisasi dapat membantu memastikan bahwa tujuan dan manfaat yang diharapkan, dapat diidentifikasi dengan jelas bersamaan dengan analisis objektif pencapaian pembangunan. Maka dari itu, lanjutnya, peran BPKP dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional sangatlah penting. BPKP dapat menecegah berbagai inefisiensi dan ketidaktepatan program dan kegiatan.

Baca Juga :  Peringati HUT ke-78 RI, Menteri PANRB: Lanjutkan Estafet Pembangunan untuk Indonesia Melaju!

“Presiden telah menyatakan bahwa birokrasi itu seperti mesin. Tinggal bagaimana mesinnya jangan pakai pertamax terus, kalau perlu pakai yang hemat tapi capaiannya banyak. Inilah PR kita, salah satunya ada peran bapak di sini, mengawasi,”ungkapnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini mengatakan, sinergi dan kolaborasi antara para stakeholders merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas di pemerintahan. Oleh karena itu, dirinya berpesan agar BPKP, sebagai trusted advisor dan strategic partner dalam bidang audit, dapat menjalankan peran pengawasannya secara maksimal dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Baca Juga :  Depan Para Kades Gresik, Ketua DPD RI Paparkan Cara Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

“Kondisi existing pengawasan nasional menjadi penting kedepan untuk memastikan birokrasi ini bekerja dengan optimal. Maka dari itu, penguatan APIP menjadi PR kita bersama sama,”imbuhnya. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *