Wakili Mendagri Tutup Munaslub Apeksi, Sekjen Kemendagri Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Urban

Doc. Kemendagri

BOGOR, Sinarpagibaru.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam kesempatan itu, Suhajar turut mengukuhkan Ketua Apeksi masa bakti 2023-2025.

Sebelumnya, kegiatan yang berlangsung di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Suhajar mengingatkan pemerintah kota (pemkot) agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemkot perlu melakukan berbagai upaya strategis memberdayakan masyarakat yang berpindah ke kota.

Suhajar mengatakan, pentingnya upaya antisipasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, kondisi ini mengharuskan wali kota dan jajarannya mampu mengelola organisasi pemerintahan dengan baik. Sebab, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke wilayah perkotaan.

Baca Juga :  Ketum TP PKK Tito Karnavian, Motivasi Kader Se-Kaltim Jalankan Program yang Menyentuh Masyarakat

Dirinya mengungkapkan bahwa pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak urbanisasi terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, dari peningkatan 1 persen penduduk perkotaan, hanya mampu meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita. Capaian ini lebih rendah dibanding dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian di negara Cina maupun negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

“Artinya seluruh penduduk desa yang ke kota di Cina itu terberdayakan dengan baik,” terang Suhajar, Jumat (15/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kondisi ini dibiarkan, maka penduduk desa yang memilih pindah ke kota akan menjadi beban bagi kepala daerah. Karena itu, pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.

Di lain sisi, Suhajar juga mengingatkan jajaran Apeksi agar mengatensi sejumlah pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, meminta pemkot mampu menyusun desain besar perkotaan hingga detail rancang bangunnya. Desain tersebut harus berisi perencanaan kota yang terkonsep secara utuh dan memiliki estetika wilayah perkotaan masing-masing. Selain itu, setiap kota harus menonjolkan keunggulan masing-masing sehingga membentuk karakter yang khas.

Baca Juga :  Mendagri Beberkan Sejumlah Aspek Pembenahan untuk Meningkatkan Pelayanan Dukcapil

Sebagai informasi, dalam Munaslub Apeksi tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih sebagai Ketua Apeksi yang baru. Ia menggantikan posisi ketua periode sebelumnya yang diemban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

(Rls/Nvr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *