Jakarta, Sinarpagibaru-Sintong M. Tampubolon, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan masalah konflik antara masyarakat adat Suku Batak dan PT Toba Pulp Lestari (TPL), di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Pasalnya, konflik berkepanjangan ini dengan pihak perusahaan, telah menimbulkan korban. Khususnya masyarakat sipil banyak mengalami diskriminasi, intimidasi dan kekerasan fisik serta psikologi.
“Sebenarnya konflik masyarakat Suku Batak dengan PT. TPL, sudah lama terjadi. Salah satu penyebabnya, Kedua belah pihak saling mengklaim masalah lahan. Misalnya, masyarakat adat, mengatakan tanah adat mereka dirampas oleh PT. TPL. Sementara, pihak PT. TPL mengklaim tanah yang mereka kuasai telah mendapatkan izin yang resmi dari pemerintah,” ucapnya, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPN Batak Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).
Selain itu, dia menjelaskan, masyarakat di kawasan Danau Toba juga menuding, pihak PT. TPL telah melakukan pencemaran lingkungan. Sehingga berdampak pada kerusakan alam. Karena konflik tersebut berkepanjangan dan tak ada sikap tegas dari pemerintah, akhirnya terjadi aksi kekerasan yang menimpa masyarakat. Kemudian menimbulkan aksi demo besar-besaran dan terpecah menjadi dua kubu, diantara masyarakat suku Batak.
“Pertama ada kubu masyarakat yang mendesak tutup PT. TPL, kedua ada kubu yang pro membela PT. TPL supaya tidak ditutup,” ujarnya.
Mengingat konflik di kawasan Danau Toba ini sudah menjadi persoalan nasional, Sintong mendesak pemerintah pusat agar tidak diam diri. Dan jangan membiarkan konflik yang bertele-tele ini membuat banyak korban berjatuhan. Bila perlu, kata dia, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, harus segera turun tangan untuk menghentikan segala bentuk konflik kekerasan yang sedang terjadi.
“DPN Batak Center meminta agar pemerintah mengkaji ulang persoalan konflik tanah antara masyarakat adat Suku Batak dengan pihak PT. TPL. Kalau pun nanti terbukti, bahwa tanah yang sedang dipersoalkan tersebut terbukti statusnya hutan lindung, pihak PT. TPL haus mengembalikannya,” tegasnya.
Kemudian, terkait desakan kelompok masyarakat adat Suku Batak yang mendesak tutup PT. TPL, DPN Batak Center menyampaikan ikut mendukung. Namun DPN Batak Center menegaskan, penutupan PT. TPL di kawasan Danau Toba, menjadi sikap pilihan terakhir. Sebab, untuk menutup perusahaan ini harus ada pertimbangan yang matang dan sikap bijak.
“Kita harus memahami, bahwa pekerja di PT. TPL ada sekitar 11 ribu orang. Sebagian besar dari pekerjanya sudah berumah tangga, memiliki istri dan anak. Kalau perusahaan ini ditutup, lalu bagaimana nasib mereka? Sudah pasti seluruh pekerja di PT. TPL kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Karena itulah, dia kembali menegaskan, pemerintah harus memberikan solusi terhadap konflik masyarakat adat Suku Batak dengan PT. TPL. Walau disatu sisi, pohon eucalyptus yang ditanam di Kawasan Danau Toba oleh PT. TPL, dianggap telah merusak lingkungan. Namun, kalau perusahaan ini ditutup, maka akan memiliki dampak baru. Seluruh pekerjanya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“DPN Batak Center berpikir objektif dan independen dalam menyikapi desakan penutupan PT. TPL. Dan perlu kami pertegas, bahwa yang berhak menutup PT. TPL adalah pemerintah, bukan masyarakat atau lembaga. Pemerintah harus segera bersikap tegas untuk memberikan solusinya. Masalah ini jangan dibiarkan bertele-tele,” tegasnya.
Selain Sintong M. Tampubolon, konferensi pers tersebut dihadiri Jerry R. Sirait Sekretaris Jenderal DPN Batak Center, Mompang Panggabean, Sekretaris Dewan Pembina DPN Batak Center, Jaya Tahoma Sirait, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Batak Center. Serta perwakilan undangan dari awak media. (Andreas Hutagalung)
Tinggalkan Balasan