Iran, Sinarpagibaru-Proses perundingan damai antara Iran dan Israel mulai terlihat terang benderang yang di fasilitasi oleh Negara Oman. Perang rudal antara Iran-Israel terjadi pada 13 Juni 2025 dan sailing balas membalasa selama 12 hari. Dampak dari perang rudal tersebut juga menimbulkan banyak kerugian. Dari kerusakan gedung sampai korban masyarakar sipil.

Berdasarkan laporan berita Iran Press TV, Iran beserta 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris, sepakat untuk mendorong proses perundingan nuklir. Rencananya, pembahasan negoisasi nuklir bakal dilaksanakan pada Jumat ini, di Kota Istanbul, Turki.

Sebelumnya, media-meda di Iran mengabarkan, bahwa keempat pihak yang berencana melakukan negoisasi pada prinsipnya sepakat mewujudkan perdamaian. Bahkan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, untuk kembali ke jalur diplomasi.

“Agar mencapai kesepakatan perundingan nuklir, atau mereka siap untuk memicu mekanisme “snapback” PBB yang menerapkan kembali sanksi internasional,” ucapnya.

Selain itu, perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS), berlangsung melalui mediator Oman hingga serangan mendadak Israel terhadap Iran pada 13 Juni, yang memicu perang 12 hari. Serangan itu terjadi hanya dua hari sebelum putaran negosiasi keenam yang direncanakan di ibu kota Oman, Muscat.

Iran menuduh AS terlibat dalam serangan Israel, yang menewaskan pejabat tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran. Kemudian, AS juga melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran, mengklaim telah menghancurkannya.

Sementara AS dan Eropa mengatakan Iran tidak akan pernah memiliki bom nuklir Iran berpendapat programnya dimaksudkan untuk penggunaan tenaga nuklir secara damai.

Setelah perundingan damai dengan Prancis, Jerman, dan Inggris dan Uni Eropa, Araghchi mengatakan bahwa AS-lah yang menarik diri dari perjanjian nuklir 2015. Dan putaran perundingan baru hanya mungkin terjadi. Dia menegaskan, Iran siap untuk kesepakatan nuklir yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan.

“Jika Prancis, Jerman, dan Inggris, ingin berperan, maka harus bertindak secara bertanggung jawab dan mengesampingkan kebijakan ancaman dan tekanan yang sudah usang, termasuk “snap-back” yang sama sekali tidak memiliki dasar moral dan hukum,” ujarnya. (AH)