Menteri Hadi: PTSL, Program Revolusioner Presiden yang Menyejahterakan Rakyat

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. (Foto: Humas Kemen ATR/BPN)

Sinarpagibaru.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi program strategis nasional yang berhasil mengakselerasi sertifikasi tanah dari sebelumnya 500 ribu bidang per tahun menjadi lebih dari 10 juta bidang per tahun. Sertifikasi tanah ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan memanfaatkan sertifikat sebagai akses ke lembaga keuangan formal.

“Program PTSL yang dicanangkan presiden ini adalah program revolusioner. Dan sampai saat ini, dari tugas menyelesaikan 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita sudah menyelesaikan 103,1 juta bidang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN pada kegiatan penyerahan sertifikat aset di Pendopo Jombang, Kamis (06/07/2023).

Program PTSL itu sendiri dimaksudkan untuk menyertifikasi bukan hanya aset pemerintah, namun seluruh bidang tanah di Indonesia. Hal ini sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo untuk menghindari terjadinya konflik pertanahan. “PTSL memberikan hak ekonomi rakyat karena sertifikat tanah memiliki nilai ekonomi,” tutur Hadi Tjahjanto.

Baca Juga :  Pertama Kali AHY Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Sertipikat Tanah

Bupati Jombang, Mundjidah Wahab pada kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN menjadi penyemangat baru dalam rangka pendaftaran tanah di Jombang. “Belum ada selama ini (Menteri red) turun sampai ke desa, ke rumah-rumah. Kita semua bersyukur dan terima kasih program-program PTSL berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar, melaporkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki 30% bidang tanah yang belum bersertifikat. Ia mengimbau untuk para kepala desa segera mendaftarkan tanah di desanya, termasuk tanah wakaf ke Kantor Pertanahan agar masyarakat mendapatkan jaminan hukum dan hak ekonomi.

“Kabupaten Jombang kurang lebih masih 30% atau 300 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat, Direncanakan pada tahun 2025 bisa tersertifikat. Untuk rumah ibadah di Kabupaten Jombang, masjid, gereja, dan musala pengukurannya gratis, sehingga kepala desa silakan didaftarkan masjid, gereja yang belum bersertifikat,” tegas Jonahar.

Baca Juga :  Sertipikat HPL Tanah Ulayat Diyakini Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun pada kegiatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan delapan sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa dan camat se-Kabupaten Jombang serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *