Daerah  

Serapan Anggaran BPN Kota Depok Tembus 98.51 Persen

Caption: Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan memimpin rapat koordinasi sekaligus membedah DIPA 2024 di aula kantor, Kamis 4 Januari 2024. (Foto: BPN Kota Depok)

DEPOK, Sinarpagibaru.com – Serapan anggaran Kantor Pertanahan Kota Depok hingga periode Desember 2023 tembus 98.51%. Capaian ini, menunjukkan peningkatan signifikan, mengingat rata-rata nasional berkisar 97% dari realisasi penggunaan anggaran.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan menjelaskan target minimal serapan anggaran adalah 98%. Dengan rincian, target triwulan masing-masing 20%. Untuk triwulan pertama 45%, untuk triwulan kedua 75% sementara triwulan ketiga dan keempat mencapai 100%.

Hal ini, merujuk dari Surat Sekjen Kementerian ATR/BPN Nomor: B/PR.02.01/4438-100/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Kebijakan Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.

Untuk pagu anggaran Kantor Pertanahan Kota Depok tahun 2023 sebesar Rp 19.282.560.000 dengan penyerapan Rp18,995,157,793 (98.51%). Artinya, hanya tersisa Rp 287,402,207. Sisa anggaran tersebut, masuk dalam kategori wajar dari sederet program yang mampu diselesaikan sesuai aturan berlaku.

“Capaian ini, menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengelola anggaran lebih baik dan efisien. Karena rata-rata nasional sekitar 97%,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan staf dan jajaran di aula Kantor Pertanahan Kota Depok, Kamis, 4 Januari 2023.

Ia meminta soliditas yang menunjukan progres kinerja apik saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Kalau berbicara anggaran berarti bicara uang rakyat. Maka setiap rupiah yang dialokasikan harus tepat sasaran. Ini menjadi bukti menuju pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci kepercayaan publik dan fondasi menjaga integritas kita,” tegas Indra Gunawan.

Indra juga berpesan jajaran BPN Kota Depok untuk tidak pernah bosan meningkatkan efisiensi dan menjaga efektivitas serta maksimalkan setiap program sesuai arahan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga :  DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Perubahan APBD TA 2023

Pasalnya, bagi masyarakat keberhasilan bukan hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak positif yang kita berikan kepada masyarakat.

“Tetap semangat, tetap berdedikasi, dan terus berinovasi. Karena kita bukan hanya menjalankan tugas, tetapi kita sedang membangun masa depan yang lebih baik,” jelas Indra Gunawan.

*Berikut ini rincian dan realisasi anggaran Kantor Pertanahan Kota Depok Tahun 2023*

1. *Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan*:

– Anggaran: Rp 5,112,170,000
– Realisasi: Rp 4,909,849,805 (96.04%)
– Sisa: Rp 202,320,195

2. *Pengukuran dan Pemetaan Kadastral*:

– Anggaran: 2,727,108,000
– Realisasi: 2,586,910,383 (94.86%)
– Sisa: 140,197,617

3. *Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT*:

– Anggaran: Rp 23,304,000
– Realisasi: Rp 20,189,062 (86.63%)
– Sisa: Rp 3,114,938

4. *Penetapan Hak Tanah dan Ruang*:

– Anggaran: Rp 136,205,000
– Realisasi: Rp 121,072,483 (88.89%)
– Sisa: Rp 15,132,517

5. *Pendaftaran Tanah dan Ruang*:

– Anggaran Rp 1,613,588,000
– Realisasi Rp 1,581,627,664(98.02%)
– Sisa Rp 31,960,336

6. *Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah*:

– Anggaran Rp 51,920,000
– Realisasi: Rp 43,160,500 (83.13%)
– Sisa: Rp 8,759,500

7. *Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)*:

– Anggaran: Rp 116,700,000
– Realisasi: Rp 116,294,200 (99.65%)
– Sisa: Rp 405,800

8. *Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah:*

– Anggaran: Rp 13,848,000
– Realisasi: Rp 13,675,150 (98.75%)
– Sisa: Rp 172,850

9. *Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan*:

– Anggaran: Rp 38,880,000
– Realisasi: Rp 37,912,339 (97.51%)
– Sisa: Rp 967,661

10. *Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan*:

– Anggaran: Rp 9,405,000
– Realisasi: Rp 9,287,000 (98.75%)
– Sisa: Rp 118,000

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf untuk NU dan Muhammadiyah di Gresik

11. *Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*:

– Anggaran: Rp 54,350,000
– Realisasi: Rp 54,319,000 (99.94 %)
– Sisa: Rp 31,000

12. *Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan*:

– Anggaran: Rp 27,245,000
– Realisasi: Rp 26,876,750 (98.65 %)
– Sisa: Rp 368,250

13. *Penanganan Sengketa Pertanahan*:

– Anggaran: Rp 91,917,000
– Realisasi: 91,337,362 (99.37 %)
– Sisa: 579,638

14. *Penanganan Perkara Pertanahan*:

– Anggaran: Rp 207,700,000
– Realisasi: Rp 207,187,912 (99.75%)
– Sisa: Rp 512,088

15. *Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*:

– Anggaran: Rp 143,075,000
– Realisasi: Rp 110,075,000 (76.94%)
– Sisa: Rp 33,000,000

16. *Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang*:

– Anggaran: Rp 143,075,000
– Realisasi 110,075,000 (76.94%)
– Sisa: Rp 33,000,000

17.*Program Dukungan Manajemen*:

– Anggaran: Rp 14,027,315,000
– Realisasi: 13,975,232,988 (99.63%)
– Sisa: 52,082,012

18. *Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah*:

– Anggaran: Rp 14,027,315,000
– Realisasi: Rp 13,975,232,988 (99.63%)
– Sisa: Rp 52,082,012.

Demikian realisasi anggaran BPN Kota Depok, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *