Cianjur, Sinarpagibaru.com – Lahan HGU PT. Maskapai Perkebunan Moelia ( MPM ) yang berlokasi di Desa Batulawang, Cianjur sudah di perpanjang hak pengelolaan nya sampai tahun 2059, dari luas semula 1020 Ha dan sebanyak 25O Ha telah di redis ke masyarakat yang merupakan warga asli setempat.
Menurut Habib Al- Muqarim selalu ketua Warkamsi ( Warga Kampung Asli ) mengatakan bahwa, Lahan HGU diatas HPL tersebut memang sudah di redis ke masyarakat sebanyak 250 Ha melalui Bank tanah dan pemerintah setempat.
Lanjutnya, lahan yg di redis ke masyarakat pada tahun 2O24 ini, proses nya sudah berjalan, walaupun baru sebatas lahan yang sudah ada bangunan rumah warga. Paparnya.
” Pihak nya selalu tokoh masyarakat dan mewakili warga kampung asli ( Warkamsi ), tentunya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kebijakan sanaan yang telah di berikan oleh PT. MPM. Terang Habib.
Namun amat disayang kan, tanah Redis yang semestinya diperuntukan untuk kesejahteraan warga asli, ada juga pihak pihak yg nakal yang nekad menjual belikan lahan tersebut, tanpa status yg jelas. Seperti keberadaan Grand House. Ungkap Habib
“Tanah yang di redis ke warga itu jelas jelas di prioritaskan untuk warga asli, yang sejak dulu bekerja sebagai pemetik teh, jika ada pengusaha yang tiba tiba mengusai dan membangun diatas lahan redis itu, patut di curigai dan dipertanyakan keabsahan lelalitasnya,” ujar Habib.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT. MPM, Ariano Sitorus SH, saat di konfirmasikan terkait persoalan tanah Redis untuk masyarakat, kepada media ini menjelaskan, PT.MPM sangat berharap agar tanah yg telah di redis itu benar benar dapat di manfaatkan oleh warga asli setempat. Jika tidak di manfaatkan atau bahkan di jual atau di pindah tangan kan ke pihak lain, itu sudah melanggar aturan. Lebih baik di kembalikan saja hak nya ke pihak PT. Ujar Ariano.
“Contoh nya sekarang si atas tanah yg di redis itu sudah di bangun Grand Haose seluas 7000 M2. Yang di ketahui milik pengusaha luar daerah. Yang di duga tidak memiliki legalitas perizinan yang legal. Dalam hal ini juga seharus nya Aparat setempat terutama Kepala Desa, serta aparat setempat, jgn melakukan pembiaran dan harus bertindak tegas. Karena tanah yg di bangun Grand House itu mutlak untuk di redis ke warga yang asli tinggal di wilayah itu, bukan untuk penumpang gelap.” Tandas Ariano. ( Yn ).
Tinggalkan Balasan