London,Sinarpagibaru-Pada Jumat lalu, ratusan demonstran berkumpul di luar Pengadilan Kerajaan (Royal Courts of Justice) Kota London, Inggris. Aksi unjuk rasa tersebut menentang rencana pemerintah Inggris untuk melarang kelompok aktivis Palestine Action, berdasarkan undang-undang terorisme.
Aksi protes ini berlangsung menjelang putusan Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan gugatan hukum yang berupaya memblokir perintah pelarangan tersebut agar tidak berlaku. Palestine Action, yang dikenal karena kampanye aksi langsungnya yang menargetkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sektor pertahanan Israel. Dalam menghadapi penetapan sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Terorisme 2000, sebuah tindakan yang akan mengkriminalisasi keanggotaan dan dukungan, dengan hukuman hingga 14 tahun penjara.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan yang mengecam apa yang mereka gambarkan sebagai penindasan pemerintah terhadap aktivisme pro-Palestina. Serta dukungan berkelanjutannya terhadap Israel.
Selama demonstrasi, ketegangan sempat memanas ketika seorang pria pro-Israel berhadapan dengan kerumunan. Polisi turun tangan dan menyingkirkan pria itu untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Dalam sidang di Pengadilan Tinggi, pengacara yang mewakili salah satu pendiri Palestine Action, Huda Ammori, berpendapat, tindakan pemerintah Inggris, merupakan “penyalahgunaan kekuasaan secara otoriter”.
“ Jadi harus dihentikan sambil menunggu gugatan hukum,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan kata Raza Husain KC, kuasa hukum yang mewakili Ammori. Ia mengungkapkan aksi demo ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita bahwa kelompok oposisi sipil aksi langsung. Dimana gerakan ini tidak menganjurkan kekerasan, telah diupayakan untuk dilarang sebagai teroris. Dia juga mengatakan kliennya telah terinspirasi tradisi panjang protes tanpa kekerasan di Inggris. Mulai dari para pejuang hak pilih perempuan hingga aktivis anti-apartheid hingga aktivis Perang Irak,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri menentang permintaan penundaan larangan tersebut, yang telah disetujui awal minggu ini oleh DPR. Kecuali jika diblokir oleh pengadilan, kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada tengah malam.
Palestine Action telah menarik perhatian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Karena protes dan pendudukannya yang gencar menargetkan fasilitas dan kantor Elbit System-produsen senjata Israel. Serta perusahaan lain yang dituduh oleh kelompok tersebut terlibat dalam tindakan genosida Israel di Palestina. (AH/Red)
Tinggalkan Balasan