CIAMIS, Sinarpagibaru.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yanuar Prihatin mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Apresiasi diutarakan sebab saat ini masyarakat Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki kepastian hukum karena mendapatkan tanah hasil dari program redistribusi tanah yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya.
“Acara semacam ini adalah momentum yang menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sedang terus bergerak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanahan, seperti sertipikasi, redistribusi tanah, konflik pertanahan, dan hal yang terkait itu,” kata Yanuar Prihatin pada acara Festival Tasyakur yang digelar dalam rangka kemenangan bagi masyarakat khususnya para petani di Desa Muktisari setelah kurang lebih 24 tahun berjuang. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Jayaraga Desa Muktisari, Kamis (12/10/2023).
Tidak hanya redistribusi tanah, Yanuar Prihatin pun mengapresiasi akselerasi sertipikasi tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang saat ini telah berhasil mendaftarkan ratusan juta bidang tanah. “Bahkan salah satu program unggulan, yaitu PTSL ini terus digenjot agar dapat selesai dalam waktu lebih cepat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
“Oleh sebab itu, atas nama Komisi II DPR RI, saya menyampaikan apresiasi, rasa bangga, rasa bahagia kepada Kementerian ATR/BPN, Pak Menteri, dan jajaran yang telah bersungguh-sungguh, karena ini menjadi bagian dari Reforma Agraria,” lanjut Yanuar Prihatin.
Dengan komitmen dan kerja penuh kesungguhan ini, Yanuar Prihatin berharap Kementerian ATR/BPN mampu mencapai target Reforma Agraria yang telah ditetapkan. “Sehingga, seluruh masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Tak hanya di Ciamis, permasalahan pertanahan di Jawa Barat juga terjadi di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk bersatu padu menyelesaikan permasalahan tanah. “Mudah-mudahan juga bisa segera kita selesaikan kaitannya dengan redistribusi tanah ini,” pungkas Yanuar Prihatin.
Senada dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan tersebut juga mengimbau untuk perkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Termasuk di antaranya dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Civil Society Organization (CSO) yang dinilai paham akan permasalahan di lapangan. “Sehingga segera selesai permasalahan Reforma Agraria dan langsung bisa menyentuh masyarakat,” tutur Hadi Tjahjanto.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis; serta perwakilan dari CSO dalam hal ini Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Pasundan (SPP). Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Hermawan. (Gtg)
