Jakarta,Sinarpagibaru.com-Profesor Didik J Rachbini sekaligus pengamat ekonomi senior mengatakan kebijakan utang negara di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memprihatinkan. Bahkan, dia menegaskan kebijakan utang tersebut sangat otoriter. Berdasarkan data, menjelang lengsernya Jokowi dari jabatannya sebagai presiden, utang Negara Indonesia mencapai sekitar Rp.8500 triliun.
“Ada kemungkinan utang negara kedepannya semakin bertambah, bisa menuju Rp.10 ribu triliun,” ungkap Didik dalam keterangan tertulis, Selasa kemarin (17/9/2024).
“10 tahun Jokowi berkuasa utang negara naiknya sangat drstis. Presiden Jokowi selama ini pura-pura lugu, pura-pura enggak ngerti apa-apa. Namun faktanya, 2 periode berkuasa, justru dijalankan secara secara otoriter oleh Raja Jawa,” tegasnya.
Rektor Universitas Paramadina ini juga mengungkapkan rasa heran. Pasalnya, ketika Presiden Jokowi mengajukan utang negara, justru DPR RI di Gedung Parlemen Senayan yang bersikap kritis. Serta menjalankan tugas check and balance dalam pengambilan keputusan terkait utang pemerintah. Karena politikus Senayan tak ada bersikap kritis, utang negara semakin bertambah, menuju Rp10 ribu triliun.
“Dampak dari utang yang besar ini, negara untuk membayar bunga utangnya saja sudah sangat tinggi setiap tahun,” jelasnya.
Selain itu, mantan anggota DPR RI dari PAN ini juga mempertanyakan kinerja tim ekonomi Jokowi mulai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan. Sebab pembantu kabinet Presiden Jokowi tersebut selalu membuat alasan, bahwa utang negara masih dalam kondisi aman.
“Didepan publik, para menteri tim ekonomi Presiden Jokowi ini selalu mengatakan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum 100 persen. Seolah-olah tidak ada ancaman ekonomi,” ucapnya.
Kemudian menteri tim ekonomi Presiden Jokowi selalu berdalih, dengan membandingkan utang dari negara-negara ekonomi maju namun utangnya menjulang. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak kontekstual dari persoalan dan menyesatkan publik.
Dia membeberkan, Negara Jepang walau rasio utangnya terhadap PDB mencapai 100 persen, tapi bunga utang negara tersebut rendah. Hanya mencapai 0,7-0,9 persen per tahun. Contohnya, utang Jepang sebesar Rp500 triliun, maka bunga utangnya Rp30 triliun. Nah, kalau Negara Indonesia, utangnya sekarang ini sekitar Rp8.500 triliun sekarang, jadi bunga utangnya mencapai Rp500 triliun.
“Jadi wajar saya memberikan warning kepada Presiden Prabowo Subianto yang dalam waktu dekat ini akan dilantik supaya tidak membuat kebijakan utang dengan cara ugal-ugalan. Karena, selesai dilantik saja, Prabowo sudah menanggung warisan utang,” imbuhnya.
Dia khawatir, kalau Prabowo Subianto akan melanjutkan membuat kebijakan utang, maka Negara Indonesia bakal mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Seperti analisa yang pernah disampaikan Almarhum ekonom senior Faisal Basri. (AH)
