JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Sebagai upaya dalam melakukan pemberantasan mafia tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi empat pilar yaitu BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Peradilan.
Sejalan dengan hal tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta melakukan Audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, R. Narendra Jatna pada Senin (26/02/2024) bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kejati DKI Jakarta, R. Narendra beserta jajaran. Pertemuan tersebut bertujuan antara lain untuk membicarakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil sesuai peran masing-masing lembaga terkait dengan permasalahan mafia tanah dan konflik pertanahan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Seperti diketahui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan amanat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) antara lain Percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah dan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam berbagai kesempatan, Kakanwil BPN DKI Jakarta, Alen Saputra menekankan ke setiap jajarannya agar terus meningkatkan sinergitas dengan berbagai stakeholder.
Diharapkan setelah menjalin hubungan yang baik dengan berbagai Instansi maka akan membangun sinergitas dan kolaborasi yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
