Sinarpagibaru.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan transformasi digital melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu langkah guna mempercepat transformasi digital dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan yang memiliki sistem pemerintahan elektronik dengan nilai baik.
“Banyak yang bisa kita saling dukung antara Indonesia dan Korea Selatan. Kami senang dapat menjalin kerja sama serta mendapat dukungan, dan diharapkan kita bisa maju bersama dan mempererat hubungan antar kedua negara,” ujarnya saat bertemu Minister and Deputy Head of Mission Republik Korea Park Soo-Deok, di kantor Kementerian PANRB Jakarta, Kamis (08/06).
Rini menyampaikan kemitraan Indonesia dengan Korea Selatan untuk peningkatan implementasi SPBE menuju terwujudnya Digital Government. Salah satu upayanya adalah dengan penguatan kerangka kerja sama dalam Digital Government Cooperation Center (DGCC). Digitalisasi menjadi bagian dari fokus reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. SPBE menjadi bagian penting untuk mentransformasi layanan digital dalam berbagai langkah kerja birokrasi dan pelayanan publik.
Kerja sama dengan Korea Selatan telah menghasilkan sejumlah capaian antara lain telah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, pengembangan instrumen evaluasi SPBE serta penyusunan Arsitektur SPBE Nasional, dan beberapa instrumen kebijakan SPBE lainnya. Berdasarkan e-Government Survey 2022, PBB menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerja dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari tahun 2020 yang menduduki urutan ke-88.
Lebih lanjut dikatakan bahwa tahun 2023 pihaknya akan bekerja sama dengan Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Republik Korea dengan fokus strategi pengenalan digital ID. Pembangunan digital ID guna perubahan reformasi birokrasi di Indonesia, dimana reformasi hingga tahun 2024 berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi pemerintah.
Pada kesempatan tersebut Deputy Head of Mission of the Republik Korea Park Soo-Deok menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi hal penting di negaranya, dibuktikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada sektor tersebut. Melalui pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk pengembangan digital, membuat Republik Korea memperoleh e-Government Development Index teratas berdasarkan survey dari United Nations (UN).
“Karena alokasi anggaran untuk pengembangan digital yang cukup besar bisa membawa Index Government kita meningkat yang berpengaruh juga ke ekonomi dan demografi di negara kita,” ucapnya.
Dirinya juga mencontohkan jika masyarakat di negaranya sudah jarang ke bank, namun transaksi dilakukan melalui mobile atau dari handphone. Digitalisasi juga telah diimplementasikan pada identitas kependudukan dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kemudian sektor transportasi juga sudah terdigitalisasi, dimana masyarakat dapat melihat jadwal kedatangan dan keberangkatan bus, hal tersebut dirasa memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan dalam sektor pelayanan publik, kerja sama dengan Korea di mulai sejak tahun 2019 bersama dengan The Korea International Cooperation Agency (KOICA) untuk meningkatkan pengelolaan SP4N-LAPOR, yang merupakan platform nasional yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk menerima pengaduan masyarakat.
Menurutnya kerja sama selanjutnya dapat dilaksanakan dengan penguatan SP4N-LAPOR! melalui perumusan roadmap 2025-2029, pemutakhiran aplikasi, konsolidasi data dengan aplikasi sejenis, pembinaan kepada instansi tingkat hub, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Selanjutnya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan salah satu tugas kementerian PANRB adalah mengawal untuk tahun 2024 memiliki birokrasi kelas dunia. Salah satu indikator kemajuan birokrasi di Indonesia adalah tidak ada lagi korupsi, profesional, dan menghasilkan pelayanan prima di masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya ingin mendengar dan memperoleh masukan dari Republik Korea dalam menjalankan roda pemerintahan. (Gtg)
