Sinarpagibaru.com – Tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 telah memasuki hari terakhir, Senin (17/07). Sebanyak delapan inovasi dipamerkan oleh kepala daerah dan kepala institusi dari berbagai daerah di Sulawesi, Kalimantan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Presentasi diawali dengan inovasi PROLANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen mengungkapkan di Kaltara terdapat 29 kecamatan yang termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Sulitnya akses menjangkau pusat ibu kota dan mahalnya biaya yang dikeluarkan membuat masyarakat DTPK kurang bisa mendapatkan akses pelayanan spesialistik.
Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat di daerah perbatasan memilih untuk berobat di negara tetangga (Malaysia). Melihat fenomena ini, pemerintah Kaltara memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui model inovasi pelayanan kesehatan jemput bola ke daerah DTPK melalui PROLANTERAKU. “Sejak 2014 PROLANTERAKU menghadirkan dokter spesialis beserta alat kesehatan dan obat-obatan untuk memudahkan masyarakat Kaltara memperoleh layanan kesehatan spesialistik secara tepat, akurat, dan gratis,” ujar Yansen.
Inovasi yang sebelumnya masuk Top 45 KIPP 2020 ini terus melakukan pembaharuan dan peningkatan inovasi, seperti penambahan alat spesialistik mata, penambahan layanan dokter spesialistik kulit, mata, radiologi, mobil boks obat sebagai apotek berjalan yang mampu membawa obat lebih banyak dan aman, peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan, serta kolaborasi dengan Disdukcapil Povinsi Kaltara untuk peningkatan layanan administrasi kesehatan yang terpadu.
Bergeser ke Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memaparkan inovasi SIPENGOLAH LIMBAH B3 (Sistem Pelayanan Administrasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). SIPENGOLAH LIMBAH B3 dikembangkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha pengelolaan limbah B3 (Fasyankes dan Transporter).
Adapun dampak dari inovasi ini antara lain waktu layanan administrasi pengolahan Limbah B3 maksimal 18 menit, penggunaan ATK berkurang 70 persen, jumlah penerimaan limbah B3/pemasukan PAD tahun 2022 sebesar 383 ton/Rp6,3 M dan tidak diprotes lagi oleh masyarakat. Dampak lainnya adalah limbah B3 medis dapat terkelola dengan baik, pelaku usaha bertambah 16 transporter dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT PLB3 sebesar 90,72.
Selanjutnya adalah inovasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Musik dari Pemkot Ambon melalui Dinas Pendidikan. Sebelum inovasi ini diterapkan, potensi musikalitas di Kota Ambon memang sudah ada, tetapi belum terbina secara kompetensi dan profesional juga termasuk guru musiknya. Inovasi ini menjadi tindakan inovatif yang kolaboratif serta unik sesuai karakter dan lansekap masyarakat Kota Ambon.
“Ini dilakukan dalam mendukung city branding Ambon Kota Musik Dunia (Ambon UNESCO City of Music). Inovasi ini menjadi peluang kita menjaga ekosistem musik, melestarikan musik tradisional yang dimulai dari pendidikan dasar, serta sekaligus mendukung SDGs 2030 pada tujuan ke-11 dan 14 karena keberlanjutan dimulai dari anak-anak sebagai sumber belajar,” jelas Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena.
Kembali dari Sulawesi Selatan, UPT SPF SD Negeri Bawakaraeng I Kota Makassar hadir dengan Inovasi Kelas Berbintang. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengungkapkan UPT SPF SD Negeri Bawakaraeng I berdiri sejak tahun 1969 tergolong sekolah tertua di Kota Makassar. Kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu banyak perawatan dari segi fisiknya. Akreditasi sekolah yang belum mencapai A disebabkan kurangnya nilai pada aspek sarana dan prasarana sekolah.
Keunikan dari inovasi ini adalah adanya indikator capaian kelas berbintang dan melibatkan berbagai pihak yang melalui semangat gotong royong dari Tim Senyum Na (Senang Nyumbang kareNa Allah) Bawakaraeng I. Sistem kerja inovasi ini adalah melibatkan seluruh komponen sekolah yang meliputi, kepala sekolah, komite, orang tua/wali murid, masyarakat, dinas terkait, dan siswa dalam menghadirkan kelas impian yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.
“Tentu ini juga sangat berdampak dengan makin banyaknya prestasi yang dicapai peserta didik dalam berbagai lomba tingkat sekolah maupun nasional. Dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat semakin tinggi meningkat 50 persen pada tahun 2022 dan 75 persen pada tahun 2023,” imbuh Ramdhan.
Masih dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Bantaeng, hadir inovasi SAMAWAKI (Sistem Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah) yang dipresentasikan oleh Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin. SAMAWAKI adalah solusi yang dikembangkan oleh Disdukcapil Kab. Bantaeng untuk mengatasi permasalahan perkawinan yang belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
“Inovasi ini hadir juga karena masyarakat yang kadang kala setelah menikah nanti sudah terdesak (terkadang sudah di meja operasi) baru mengurus dokumen kependudukannya,” tutur Ilham. Inovasi SAMAWAKI dilakukan melalui layanan One Stop Service, artinya pasangan menikah hanya mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pada waktu pernikahan pasangan menikah akan mendapatkan 5 dokumen Kependudukan (3 Kartu Keluarga, 2 KTP) dan 2 Buku Nikah dari KUA.
Dampak dari inovasi SAMAWAKI terlihat pada penurunan jumlah kawin belum tercatat di Kabupaten Bantaeng yaitu tahun 2020 sebanyak 53.770, kemudian di tahun 2021 menjadi 50.776 dan di tahun 2022 sebanyak 46.240 orang.
Menutup sesi presentasi dan wawancara KIPP Tahun 2023 sesi pertama, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memamerkan inovasi Layanan Online iCore Disdukcapil Pangkep yang dipaparkan oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Inovasi ini lahir untuk menjawab permasalahan sulitnya akses layanan dokumen kependudukan di Pangkep sebagai dampak dari karakteristik wilayahnya yang merupakan perwakilan dari seluruh morfologi lahan. Jarak tempuh untuk kepulauan dengan menggunakan transportasi kapal laut pun mencapai 300 km.
Karenanya Disdukcapil menginisiasi lahirnya inovasi layanan kependudukan berupa layanan online_ iCore Disdukcapil melalui aplikasi berbasis android yang diunduh di _playstore_ dan dapat digunakan siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Setelah adanya inovasi ini masyarakat mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan dengan cepat, mudah, akurat, pasti dan tanpa biaya. Jumlah antrean di kantor dinas berkurang dari 300/hari menjadi 100an/hari.
“Warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja regular utamanya daerah kepulauan dapat memanfaatkan aplikasi ini. Inovasi ini mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan karena penduduk memiliki dokumen pada setiap peristiwa penting yang dialaminya,” ungkap Yusran.
Membuka presentasi dan wawancara sesi kedua, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang mempresentasikan inovasi SIBER (Skilled Breeder). Permasalahan yang melatarbelakangi digagasnya inovasi ini adalah keterbatasan petugas teknis inseminator buatan (IB), akses lokasi jauh dan sulit dijangkau, kurangnya produksi sapi hasil IB, dan harga jual sapi IB yang jauh lebih tinggal dibanding hasil kawin alam.
Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan SIBER menitikberatkan pada penambahan petugas inseminator dari anggota kelompok ternak itu sendiri dengan mengikutsertakan pelatihan teknis Inseminasi Buatan (Petugas Mandiri IB). Peternak yang terlatih ini nantinya yang akan melayani peternak dalam pelaksanaan inseminasi buatan dikelompoknya.
Sisi keterbaruan inovasi ini adalah pola jemput birahi sapi dengan tidak menunggu lagi laporan dari peternak dan bertambahnya petugas inseminator yang direkrut dari peternak itu sendiri. Dengan merekrut peternak untuk menjadi petugas teknis IB (Pelatihan dan Bimbingan teknis IB) dapat mengatasi ketidakseimbangan pelayanan IB antara jumlah sapi.
Polrestabes Semarang menutup rangkaian tahap presentasi wawancara KIPP 2023 dengan inovasi Polisi Hebat Semarang (LIBAS). Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi menuturkan, inovasi LIBAS berbentuk aplikasi yang dapat diunduh oleh seluruh warga dan didalamnya terdapat lebih dari 40 fitur yang dapat digunakan.
Fitur utama yang dapat dimanfaatkan oleh warga adalah fitur SOS dan _Panic Button_, dimana fitur tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan perlindungan secara cepat dari pihak kepolisian jika terjadi tindakan kejahatan. “Fitur lain yang terkait pelayanan publik adalah SKCK Hebat juga dapat dimanfaatkan masyarakat agar mendapat pelayanan yang mudah, murah dan cepat dimana masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor polisi,” tutur Luthfi.
Inovasi LIBAS terbukti dapat meningkatkan persentase kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan dimana data pada tahun 2020 (sebelum adanya LIBAS), kasus yang diselesaikan hanya 53,2 persen, tahun 2021 meningkat menjadi 70,44 persen, tahun 2022 sebanyak 80,16 persen & 2023 triwulan I sudah mencapai 81,48 persen. Sementara itu, untuk pelayanan publik pada tahun 2020 (sebelum LIBAS) sejumlah 262.494, pada tahun 2021 meningkat menjadi 281.012, tahun 2022 302.677, dan tahun 2023 triwulan I sudah 127.059. (Gtg)
