Kementerian PANRB Gaungkan Zona Integritas dan Digitalisasi di Universitas Indonesia

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto mewakili Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Foto: Humas Kemen Panrb)

DEPOK, Sinarpagibaru.com – Sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang mudah, efisien dan efektif, pemerintah terus konsisten melakukan transformasi digital di segala sektor. Salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) serta pencanangan Zona Integritas (ZI).

Demikian disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto mewakili Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Universitas Indonesia Zona Integritas Award 2023, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, Jumat (03/10).

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait Reformasi Birokrasi (RB), beliau ingin birokrasi berdampak, birokrasi tidak hanya tumpukan kertas, serta birokrasi harus lincah dan cepat. Salah satu cara agar dampak RB bisa dirasakan oleh masyarakat adalah dengan pencanangan ZI,” katanya.

Disampaikan bahwa birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara. Sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target- target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan lainnya.

Sementara itu, digitalisasi sendiri menjadi faktor kunci untuk mewujudkan ‘Jalan Tol Pelayanan’, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Selain perlu adanya kepemimpinan digital, faktor kunci kesuksesan pemerintahan digital adalah rekrutmen talenta digital (termasuk dari sektor swasta), fokus pada kebutuhan pengguna (citizen centric), revolusi digital di seluruh lini, sinergi yang baik antara strategi digital dan strategi data, peningkatan literasi digital, serta penguatan digital trust dan keamanan siber.

Baca Juga :  Menteri PANRB Ungkap Skema Pemindahan ASN ke IKN

Erwan menjelaskan jika reformasi birokrasi ini mengusung mekanisme double track, yakni Reformasi Birokrasi General untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, dan Reformasi Birokrasi Tematik. Terdapat 4 area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwa terdapat 3 fokus ZI, yakni Integritas yang fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas. Selanjutnya pelayanan publik prima dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan. Serta kapabilitas dengan fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja.

Terdapat empat strategi untuk menjaga keberlanjutan kualitas unit yang telah meraih WBK dan WBBM, yaitu Komitmen, Inovasi, Kinerja, dan Monitoring Evaluasi Tim Penilai Internal Zona Integritas. “Saat ini sudah ada 7 unit di lingkup universitas yang mendapat predikat WBK dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menjadi salah satunya,” ucapnya.

Baca Juga :  ABPEDNAS Blitar Minta Ketua DPD RI Kawal Revisi UU Desa

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Sekretaris Universitas, Universitas Indonesia Agustin Kusumayati menyampaikan bahwa penilaian ZI merupakan sebuah alat ukur. Hal terpenting dari pencangan ZI adalah perubahan yang dilakukan berdampak nyata dan membawa perubahan.

“Zona Integritas atau alat ini dapat menjadi pemicu untuk berubah menjadi lebih baik, memperbaiki birokrasi sehingga pelayanan menjadi efektif, efisien, jujur, dan bebas korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut kegiatan Universitas Indonesia Zona Integritas Award 2023 merupakan sebuah upaya menumbuhkan kesadaran ZI dilingkup UI. Dengan demikian, diharapkan setiap fakultas di UI dapat menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, jujur, dan bebas korupsi. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *