BATU, Sinarpagibaru.com – Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa memberi penghargaan kepada para penerima penghargaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur 2023. Menurutnya, prestasi yang telah ditorehkan oleh pemerintah daerah setempat, membuat Jawa Timur menjadi gudang inovasi.
“Jawa Timur adalah gudang dari inovasi pelayanan publik. Dalam catatan kami, sejak tahun 2014 hingga 2023, terdapat 190 inovasi pelayanan publik dari seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah masuk ke dalam Top Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, jumlah ini paling banyak dibandingkan provinsi lainnya,” ujar Deputi Diah dalam Pembukaan Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023, serta Penganugerahan Top Inovasi Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), serta Reformasi Birokrasi, SAKIP, Layak Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dam Budaya Kerja CETTAR Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, di Batu, Kamis (23/11).
Diah menyebutkan, pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023, Provinsi Jawa Timur secara umum menerima 29 penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari 12 Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, 14 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, serta 3 Top 15 Inovasi Pelayanan Publik.
Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga baru saja menerima penghargaan lain di bidang pelayanan publik, yaitu penyelenggara pelayanan publik terbaik pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Terbaik Penyediaan Sapras Ramah Kelompok Rentan. “Prestasi ini tentunya tidak berjalan begitu saja, namun juga memerlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi,” ungkapnya.
Diah menambahkan, tingginya partisipasi dari para pemerintah daerah dalam kompetisi, menunjukkan bahwa Jawa Timur telah menjalankan pembinaan inovasinya dengan baik dan patut menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Menurut Diah, inovasi pelayanan publik adalah salah satu metode dalam proses reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain menjadi gudang inovasi pelayanan publik, lanjut Diah, Jawa Timur juga sangat berkomitmen dalam mendorong transformasi di bidang reformasi birokrasi. Hal itu terbukti dengan predikat capaian di indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu “A”. Kemudian, instansi vertikal baik di wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota secara konsisten meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) sepanjang tahun 2018-2022.
Pemerintah di lingkup Provinsi Jawa Timur juga sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meraih berpredikat “Baik”. Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang menegaskan bahwa meskipun inovasi penting, namun tidak berarti satu inovasi melahirkan satu aplikasi.
Senada dengan Diah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa, birokrasi sebelumnya adalah solusi. Diceritakan, apabila membutuhkan sekian banyak sumber daya harus ada birokrasi, karena birkorasi adalah solusi untuk mengelola pelayanan publik.
“Jadi birokrasi rumusnya, birokrasi bukan tujuannya tetapi itu rumusnya. Tujuan akhirnya adalah pelayanan yang baik,” ujarnya.
Namun seiring berjalannya waktu, birokrasi bukan dijadikan sebuah solusi tetapi dijadikan inersia atau kelembaman. Dimana, birokrasi sebagai penghambat dari inovasi.
Mengatasi hal tersebut, Emil mengajak untuk mengubah paradigma yang sudah ada dengan mengembalikan birokrasi sebagai solusi, dan harus berdampak melalui inovasi.
“Oleh karena itu salah satu kata kunci untuk merubah birokrasi menuju solusi adalah inovasi. Birokrasi yang mendorong inovasi akan menghasilkan solusi,” tuturnya.
Adapun dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023 tersebut, diberikan penghargaan secara simbolis, diantaranya yaitu Top 30 Kelompok Umum KOVABLIK; Top 5 Kelompok Replikasi KOVABLIK; Top 3 Kelompok Khusus KOVABLIK; 10 Perangkat Daerah dengan Predikat RB A; 10 Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP AA; 1 Perangkat Daerah dengan Predikat Sangat Cettar; 9 Perangkat Daerah dengan Predikat Cettar; 1 Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (UOBK) dengan Predikat Sangat Cettar; 1 Kabupaten/Kota dengan Predikat Sangat Cettar; 2 Kabupaten/Kota dengan Predikat Cettar; serta 5 Unit Kerja dengan Predikat Layak WBK. (Gtg)
