Kepala Perpustakaan Nasional Belum Berikan Contoh Transparansi

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando

JAKARTA, sinarpagibaru.com – Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, sebagai pimpinan sepertinya belum menunjukkan contoh dalam hal transparansi, akuntabilitas dan ketegasan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Sehingga patut pula diragukan, pernyataan dari Achsanul Qosasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan “Tidak ada permasalahan akuntabilitas dan transparansi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI” dan perkataan yang menyatakan “Perpusnas yang tak pernah gagal akan transparansi”.

Padahal Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando beberapa waktu lalu juga pernah mengatakan “Keberhasilan suatu manajemen organisasi ditentukan oleh pemimpinnya”.

Namun beberapa kali dikonfirmasi atau dimintai klarifikasi secara tertulis terkait masalah kinerja dan juga kejujuran anak buahnya di Perpusnas, terbukti hingga diturunkannya berita ini ternyata belum ada keterangan apapun dari Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.

Baca Juga :  Meracik Kopi, Asa, dan Bahasa Bersama Kedai Difabis

Sehingga menjadi pertanyaan tersendiri, bagaimana sebenarnya contoh kepemimpinan dalam hal akuntabilitas dan transparansi yang mampu diberikan oleh Muhammad Syarif Bando sebagai pemimpin di Perpusnas? Beberapa waktu lalu oknum anak buah Kepala Perpusnas terbukti menyampaikan informasi yang diduga tidak benar terkait pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa di Perpusnas dimana oknum tersebut juga sepertinya tidak terlebih dahulu menanyakan Pokja dan PPK tentang teknis Proses tender tersebut sebelum memberikan informasi.

Sumber wartawan SPB mengatakan, seharusnya Syarif Bando mencontoh sikap Wali Kota Medan, Bobby Nasution kepada pihak rekanan terkait proyek “Lampu Pocong”.

“Bobby dengan tegas dan berani meminta pengembalian anggaran untuk “Lampu Pocong” tersebut kepada rekanan, seharusnya Syarif Bando juga berani memerintahkan atau menetapkan anggaran proyek yang bermasalah agar tidak dibebankan kepada anggaran Perpusnas, tetapi dibebankan secara pribadi kepada Pokja, PPK, KPA dan rekanan sebagai bentuk sumbangsih mereka kepada Perpustakaan Nasional,” tegasnya.

Baca Juga :  Menteri PANRB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi Perpusnas

 

(Nando Sijabat/Nvr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *