Ketua Umum TP PKK Lantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

Doc. Kemendagri

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian secara resmi melantik Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Safriati Safrizal dan Pj. Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan Herwin Meiliantina Wanggai. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan didampingi sejumlah para pejabat, di antaranya pejabat Eselon I di lingkup Kemendagri, pengurus TP PKK Pusat, serta Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutannya, Tri mengatakan pelantikan ini merupakan konsekuensi atas dilantiknya Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Pj. Gubernur Papua Pegunungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 terkait PKK, bahwa para pendamping dari kepala daerah adalah juga sebagai Ketua TP PKK di wilayahnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada mereka yang baru dilantik dan menitipkan sejumlah pesan untuk dijadikan pedoman. “Saya yakin Ibu-Ibu masih bisa menyesuaikan diri dengan semua kegiatan dan tugas yang diberikan selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK di provinsi masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan tim TP PKK ini mengacu pada 10 program pokok PKK,” katanya.

Baca Juga :  Kemendagri dan Lemhannas Bahas Implementasi PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Lebih lanjut, Tri menekankan agar kedua tokoh ini fokus pada sejumlah program prioritas yang telah berjalan, salah satunya terkait penanganan stunting. Pasalnya, di kedua provinsi tersebut angka prevalensi stunting masih cukup tinggi. Dia pun meminta masing-masing Ketua TP PKK Provinsi ini untuk bekerja keras dalam menekan stunting.

“Mudah-mudahan di 2024 bisa mencapai target nasional maksimum 14 persen, kalau bisa di bawah 14 persen. Kita akan bekerja keras dan pengurus pusat pasti akan membantu,” ujarnya.

Mengingat setiap daerah memiliki tantangan dan pendekatan yang berbeda, Tri pun meminta mereka agar dapat segera menyesuaikan diri. Tujuannya, agar pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat berjalan dengan baik. Sebab, menurutnya, pola komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut.

Baca Juga :  Menteri PANRB Keluarkan SE Tentang Panduan Penilaian Penyederhanaan Birokrasi dan Sistem Kerja

“Saya yakin di Papua Pegunungan dengan masyarakatnya yang berbeda dengan di Bangka Belitung pasti pendekatan program pelaksanaan juga berbeda. Saya yakin Ibu nanti sudah bisa menyesuaikan apa saja program-program yang akan dilaksanakan di sana, namun prioritas kita pada saat ini pasti adalah tentang stunting,” pungkasnya.

(Rls/Nvr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *