Perkuat SPBE, Kementerian PANRB Jalin Kolaborasi dengan Tony Blair Institute

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penandatanganan surat minat kerjasama (Letter of Intent/LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat TBI London, Inggris, Jumat (26/05). (Foto: Humas Kemen PANRB)

Sinarpagibaru.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penandatanganan surat minat kerjasama (Letter of Intent/LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat TBI London, Inggris, Jumat (26/05). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini bersama Jalil Rasheed selaku Managing Director TBI Asia dan disaksikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

“Saya senang dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change. Penandatanganan LoI hari ini akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat untuk memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan di Indonesia,” kata Menteri Anas.

Penandatanganan LoI tersebut merupakan hasil dari diskusi lebih lanjut setelah mantan PM Inggris Tony Blair bertemu Menteri Anas dalam kunjungannya ke Kantor Kementerian PANRB pada bulan Maret lalu.

Menurut Anas, melalui kolaborasi ini dapat bersama-sama mengembangkan solusi inovatif dan berbagi pengalaman yang akan meningkatkan lanskap pemerintahan digital di Indonesia. Inggris sendiri dikenal sebagai salah satu pioner penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan negara papan atas dalam penilaian e-Government Development Index oleh PBB.

Baca Juga :  Mudahkan Masyarakat, BPN Kota Denpasar Diganjar Penghargaan KemenPAN-RB

“Inggris pada awalnya juga menghadapi tantangan dan menjalankan tahapan transformasi digital yang kurang lebih sama dengan yang sedang dilakukan di Tanah Air, mulai dari perampingan dan penyelarasan standar pelayanan digital, hingga upaya-upaya menghindari duplikasi aplikasi sehingga semuanya terintegrasi, berjalan pada arah yang sama, serta lebih efisien,” papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menambahkan, agenda percepatan SPBE sesuai arahan Presiden Joko Widodo selaras dengan tren global untuk membangun pelayanan digital publik utamanya Digital ID alias Identitas Kependudukan Digital yang kini juga sedang dikembangkan di Indonesia, serta sedang dirintis oleh Kementerian PANRB untuk menjadi basis data seluruh pelayanan publik. “Ini akan dimulai pada 21 kabupaten/kota rintisan Mal Pelayanan Publik Digital yang sudah siap dan segera diresmikan dalam waktu dekat,” papar Anas.

Anas menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Tony Blair Institute diharapkan bisa memperkuat percepatan transformasi digital dalam kerangka SPBE yang terus dilakukan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. “Kedua belah pihak akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi pelayanan publik berbasis digital,” ujarnya.

Baca Juga :  Keterbukaan Informasi Publik Mendukung Kualitas Tata Kelola Birokrasi

“Kementerian PANRB juga mendorong penguatan payung kebijakan yang memungkinkan penguatan kolaborasi seluruh stakeholder baik kementerian, lembaga, pemda, maupun BUMN dalam pengembangan dan pelaksanaan program strategis e-government,” tambah Anas.

Sementara itu Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia Astrid Dita menyampaikan, TBI siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendorong dampak-dampak positif dari teknologi. “Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif,” ujar Astrid Dita. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *