PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

Asisten Administrasi Umum, Ade Jaya Munadi, SH, MH (kiri), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Hadijana, S,Sos.M.Si. (tengah) dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Suryanto Putra, M,Si. (kanan).

“Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Sebagai Pengoordinasi Perangkat Daerah Daerah Dalam Mewujudkan Program Pancakarsa”

 

BOGOR, Sinarpagibaru.com – Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor adalah ; Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Adapun fungsinya adalah ;

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Drs. Burhanudin, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

 

I. Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

Kabupaten Bogor saat meraih Penghargaan Juara 3 dalam SPM AWARD 2023 Kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2023.

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 kepada KPU dan BAWASLU melalui Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 terkait fasilitas sarana prasarana Pemilu, dimana jumlah pemilih aktif sebanyak 3.889.441 orang.

 

Kegiatan kunjungan kerja Bupati dalam rangka Bogor keliling (Saba Desa) sebagai bentuk pendekatan diri Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menjaring aspirasi, menggali potensi dan mencari solusi permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangungan daerah di wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di 20 kecamatan.

Bogor keliling sampai tanggal 20 Oktober 2023 telah dilaksanakan di 15 kecamatan.

 

Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum

Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan penandatangannya sampai bulan September 2023 sebagai berikut ; KB sebanyak 26 dokumen, PKS sebanyak 45 dokumen, dengan total jumlah 71 dokumen.

 

 

Adapun penyuluhan Hukun Terpadu telah dilaksanakan di 13 Desa dari target 15 desa, 5 kecamatan yaitu; Sukaraja, Megamendung, Cigombong, Caringin dan Cijeruk dan 1 kegiatan kabupaten maupun kota peduli HAM, jumlah kerjasama telah tersusun sebanyak 19 dan perjanjian telah tersusun 42 baik antar pemerintah ataupun dengan pihak ketiga.

 

 

Bagian Perundang undangan 

Produk hukum berupa peraturan daerah yang telah diundangkan berjumlah 37 dan keputusan Bupati berjumlah 269.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Adapun untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bogor telah memfasilitasi pemberangkatan jemaah haji berjumlah 3.850 jmaah yang terdiri dari 15 kloter dari Kabupaten Bogor dan pemulangan berjumlah 3.733 jamaah yang terdiri dari 13 kloter.

Bis angkutan yang disediakan 88 unit baik keberangkatan maupun kepulangan dan angkutan barang didampingi oleh 8 petugas.

Peringatan hari jadi Bogor yang ke-541 dengan mengusung tema “Tuntas, Harmonis dan Makmur” sebagai ajakan kepada semua pihak dan masyarakat Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadilan.

 

Upacara HUT RI Ke-78 tingkat Kabupaten Bogor tanggal 17 Agustus 2023 di Lapangan Tegar Beriman.

Kabupaten Bogor juga menyelenggarakan MTQ Ke-45 tingkat Kabupaten Bogor pada tanggal 4-7 September 2023 di Kecamatan Gunungsindur dengan hasil dimana Kecamatan Cibinong meraih juara umum, diikuti oleh 2.160 peserta dengan 8 cabang perlombaan diantaranya :

Cabang Tilawah, Cabang Qira’at, Cabang Hafalan, Cabang Tafsie, Cabang Fahm golongan putera puteri beregu, CabangbSyarh Golongan putera puteri beregu dan cabang Khath Al-Qur’an.

Peninjauan lokasi pasca bencana banjir bandang di wilayah kecamatan Leuwisadeng, peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta memastikan kebuthan masyarakat terpenuhi dengan baik.

 

II. Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : DLH, DPMPTSP, DISHUB, DISBUDPAR aspek Pariwisata, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISKOPUKM, DISDAGIN, DKP, DISNAKER, DPUPR aspek Pekerjaan Umum, DPKPP aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMD, BLUD dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

 

Bagian  Perekonomian

Sidak Pasar dalam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok untuk pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Bogor . Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat.

Terkait laju pembangunan inflasi Kabupaten Bogor mengambil data dari sister city daerah IHK yaitu Kota Bogor.

Pada Agustus 2023 kota Bogor terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,87. Inflasi yoy tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Transportasi sebesar 11,05 persen dengan IHK sebesar 119,27 dan terwndah pada kelompok pengeluaran informasi dan komunikasi sebesar 0,42 persen dengan IHK sebesar 100,30.

Adapaun jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang hanya di angka 3,27 persen.

 

Launching produk UKM yang dipasarkan dan diterima oleh Toko Swalayan, data populasi UKM di Kabupaten Bogor berjumlah 749,477 dimana sudah terfasilitasi berjumlah 421.569 UKM sedangkan yang belum terfasilitasi 327,908. Fasilitas berupa pelatihan peningkatan produk ataupun sdm, regulasi ataupun fasilitas lainnya.

Baca Juga :  Hari Pertama Masuk Kerja, Gubernur Al Haris Gelar Halal Bihalal dengan Ratusan Pegawai Pemprov Jambi

Pembukaan Workshop BUMD dalam rangka optimalisasi penerapan tata kelola BUMD yang baik menuju BUMD sehat.

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki 7 BUMD yaitu;

1. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kab. Bogor.

2. Perumda Pasar Togaha Kab. Bogor.

3. PT. BPRS Bogor Tergar Beriman.

4. PD BPR Parung Panjang.

5. PT. LKM Bogor.

6. PT. Prayoga Pertambangan dan Energi.

7. PT. Sayaga Wisata Bogor.

 

Bagian Sumber Daya Alam

 

Penghargaan Satyalencana Wirakarya yang diberikan langsung oleh Menteri Pertanian RI atas dedikasinya terhadap program bela beli beras petani oleh ASN, dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan intensidikasi pertanian dan perikanan telah terbit rumusan kebijakan yang dihasilkan tahun 2023 adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 500/91/Kpts/Per-UU/2023 tentang sasaran Produksi dan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan Tahun 2023.

2. Surat edaran Nomor : 500.6.1/905/SDA tentang Dukungan Kegiatan Sensus Pertanian.

3. Peraturan Bupati Bogor tentang intessifikasi Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026 di Kabupaten Bogor.

 

Bupati Bogor Mendapatkan

 

Pembangunan hutan kota bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang, hutan kota dibangun pada beberapa lokasi di Kecamatan Cibinong diantaranta disekitaran Stadion Pakansari dan jalan Tegar Beriman.

Salah satu kegiatan Pembangunan Hutan Kota adalah pelaksanaan penanaman pohon yang mengikutsertakan Polres Bogor dan Pihak Swasta lainnya. Jumlah pohon yang telah ditanam sebanyak 4.220 tanaman kayu putih (Eucalyptus Deglupta) dan lain lain.

 

 

Pemerintah Kabupaten Bogor juga menerima bonus produksi panas bumi yang sudah ditandatangani pada tahun 2023 serta sudah dan akan diterima sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Triwulan IV 2022 sejumlah Rp. 4.291.409.651,-

2. Triwulan I 2023 sejumlah Rp. 3.144.409. 028,-

3. Triwulan II 2023 sejumlah Rp. 10.675.357,-

Terhadap bonus produksi yang diterima tersebut, nantinya dilakukan koodinasi dengan BPKAD untuk proses penetapan besaran bonus produksi yang akan disalurkan ke desa desa di Kecamatan Pamijahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, serta koodinasi proses penyalurannya melalui DPMD dan Kecamatan Pamijahan.

 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa tahun anggaran 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 sebanyak 771 Paket dengan status sebagai berikut :

A. Tender

• Pengadaan barang dengan persiapan 0, paket berjalan 1, paket selesai 7, paket gagal 0, paket batal 3 dengan total 11.

• Konstruksi, persiapan 1, paket berjalan 10, paket selesai 549, paket gagal 2, paket batal 2 dengan total 564.

• Konsultansi, persiapan 0, paket berjalan 3, paket selesai 122, paket gagal 0, paket batal 1 dengan total 128.

• Jasa lainnya, persiapan 0, paket berjalan 0, paket selesai 3, paket gagal 0, paket batal 1 dengan total 4 paket.

Hingga semua dengan total 1 persiapan, 14 paket berjalan, 681 paket selesai, 2 paket gagal, 9 paket batal, dengan total keseluruhan 707.

B. Non Tender

• Pengadaan barang dengan persiapan 0, paket berjalan 0, paket selesai 2, paket gagal -, paket batal 0 dengan total 4.

•  Konstruksi, persiapan 0, paket berjalan 0, paket selesai 2, paket gagal -, paket batal 0 dengan total 0.

• Konsultasi, persiapan 0, paket berjalan 0, paket selesai 0, paket gagal -, paket batal 0 dengan total 0.

• Jasa lainnya, persiapan 0, paket berjalan 0, paket selesai 61, paket gagal -, paket batal 1 dengan total 62.

Tercatat jumlah PBJ, 1 persiapan, 14 paket berjalan, 744 paket yang selesai, 2 paket gagal, 11 batal, dengan total 771.

 

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian administrasi Pembangunan mempunyai fungsi dalam penyiapan bahan pengkoodinasian perumusan kebijakan daerah, dibidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan juga penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Diantaranya fungsi tersebut salah satunya telah disusun dan terbit keputusan Bupati Nomor : 600/401/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Jasa konstuksi dan Jasa Konsultasi Kabupaten Bogor Tahun 2024 dan Keputusan Bupati No 900/367/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Bogoe Tahun 2023.

Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi meninjau proyek strategis nasional yakni pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey di Kecamatan Tanjungsari dan Cariu.

Baca Juga :  Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Transportasi di Kabupaten Bogor

Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari bagian Administrasi pembangunan dalam pengendalian pembangunan, pengkoordinasian dan fasilitas pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lainnya.

Adapun kegiatan lainnya yaitu pembangunan Skybridge Stasiun Bojonggede dan Tenjo, Pembangunan Jalan Puncak 2 serta Pembangunan Jalan  Tambang di Wilayah Bogor Barat.

III. Lingkup Asisten Administrasi Umum

Lingkup oengkoodinasian dan hubungan kerja meliputi : BAPPEDALITBANG, BKPSDM, BPKAD, DAP, DISKOMINFO, dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi asisten.

 

Bagian Perencanaan Keuangan

 

Rapat koordinasi lingkup daerah yang dilaksanakan rutin setiap aatu bulan sekali dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Drs. Burhanudin, Msi., dihadiri Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, para staff ahli, para AKU/AKM, para kepala BagiN dan Para Subag/Sukoore dengan maksud dan tujuan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telag /seharusnya dicapai  serta perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja, mengevaluasi pelaksaan capaian kinerja program/kegiatan serta realisasi anggaran perbulan, progres pencapaian kegiatan strategis Pemkab Bogor melalui Sekretariat Daerah sebagai fungsi pengkoordinasian.

 

Program dan Kegiatan 

Setda Kabupaten Bogor memiliki 3 program, 19 kegiatan dan 72 Sub kegiatan seperti ;

1. Program pemerintahan dan Kesra terdapat 4 kegiatan dan 11 Subkegiatan.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan terdapat 4 kegiatan dan 12 Subkegiatan.

3. Program penunjang urusan pemerintah daerah, terdapat 11 kegiatan dan 49 subkegiatan.

 

Bagian Umum

Adapun kondisi Pegawai sebagai berikut ;

PNS dengan jumlah 243 orang diantaranya 59 orang dengan jenjang SMP-SLTA, 184 orang jenjang D1 -S3.

Tenaga pendukung sebanyak 152 orang dengan bidang ; Maintenance, Kebersihan, Keamanan, Pesapon.

Sementara non PNS (honorer dan rekruitmen) terdapat 143 orang dengan masing masing jenjang SD-SLTA sebanyak 61 orang dan jenjang D1-S2 82 orang.

Kabupaten Bogor juga memilik target Surat Masuk pada 2023 sebanyak 10.000 surat. Sampai saat ini surat masuk yang sudah terealisasi sebanyak 8240 surat (82.40%). Sementara surat keluar 5.000 surat dan yang sudah terealisasi sebanyak 3856 (77,12%).

Untuk administasi kepegawaian Kab. Bogor memiliki target 59 Pegawai untuk kenaikan pangkat, sementara yang sudah terealisasi sampai Oktober 2023 55 Pegawai.

Kenaikan gaji berkala dengan target 140 pegawai dengan realisasi 120 pegawai.

Terakhir target pegawai pensiun yang tercapai 14 pegawai dari 11 pegawai yang ditargetkan.

 

Bagian Organisasi

Penyampaian hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

– Index SAKIP tahun 2022 Kabuoaten Bogor 68,83 Predikat B, sedangkan tahun 2023 belum ada karena masih dalam progres perbaikan Evaluasi SAKIP.

– Kinerja Organisasi selaras dengan kinerja individu dimana Perjanjian kinerja sebagai dasar penyusunan SKP.

– Telah tersusun pohon kinerja berdasarkan Permen PANRB nomor 89 Tahun 2021 tentang perjanjian kinerja.

– Telah tersusunnya rencana aksi perangkat Daerah pada E-SAKIP terintegrasi yang sesuai dengan kinerja organisasi.

– Tersusunnya pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja perangkat daerah.

– Tersedianya data analisis capaian kinerja Pemkab Bogor.

– Tersusun Pedoman Evaluasi AKIP pada perangkat Daerag di lingkungan pemerintah Daerah Kab. Bogor.

 

Bagian Protokol dan Komunikasi

 

Pelantikan Bupati Bogor, Iwan Setiawan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 2 September 2023 di Gedung  Pakuan Bandung.

 

Salah satu kegiatan pelayanan kepada kepala Daerah, Fasilitas pelayanan pimpinan berupa fasilitas keprotokolan, fasilitas pengkomunikasian dan fasilitas pengkodukentasian sampai  Bulan Oktober 2023 sebagai berikut ;

 

1. Fasilitas Keprotokolan : 516 Kegiatan

2. Fasilitas komunikasi tugas pimpinan berupa sambutan : 348 kegiatan.

3. Fasilitas komunikasi tugas pimpinan,

a. Dokumentasi : 317 kegiatan

b. Notulen         : 324 kegiatan

c. Fasilitas Media : 279 kegiatan.

 

(Han)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *