Sukses Tata Kelola SPK, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Terima Penghargaan dari BSN

Doc. Kemendagri.

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Rabu (15/11/2023).

Penghargaan itu diberikan lantaran prestasi Ditjen Bina Adwil dalam Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Tahun 2023 kepada Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Bulan Mutu Nasional 2023.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala BSN Kukuh S. Achmad kepada Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Amran. Amran mengatakan, penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 mendapatkan level 3. Level ini diberikan karena pihaknya telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan penerapan SNI ISO 37122:2019 perkotaan dan masyarakat berkelanjutan.

“Indikator untuk kota cerdas dalam penilaian tingkat kematangan (maturasi) perkotaan Indonesia yang saat ini telah dalam tahap konfirmasi/evaluasi lapangan terhadap data-data dukung indikator penilaian dari 31 kabupaten/kota peserta,” katanya di sela-sela penerimaan penghargaan itu.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014 tentang SPK, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem SPK Nasional, Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK. Konsep rantai nilai untuk organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan layanan dan dukungan terhadap sistem SPK dalam peningkatan mutu. Selain itu juga peningkatan efisiensi produksi dan daya saing guna memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Baca Juga :  Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat Luncurkan Kemitraan Baru di Bidang Iklim dan Konservasi

“Evaluasi penerapan tata kelola SPK sebagai media untuk membangun awareness dan peningkatan pemahaman SPK, implementasi Good Regulatory Practices, mengetahui kekuatan dan area for improvement dalam implementasi tata kelola SPK. Hasil evaluasi menjadi bahan sinergi, pemetaan prioritas dan perbaikan berkelanjutan antara Badan Standardisasi Nasional, organisasi pemerintah, dan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan SPK,” jelas Amran.

Ada sembilan organisasi pemerintah pusat dan sebelas daerah yang menerima penghargaan ini, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Purbalingga.

Baca Juga :  Wamendagri Dorong Sejumlah Pemda di Sulawesi Segera Lakukan Penandatanganan NPHD Anggaran Pilkada

Adapun Bulan Mutu Nasional 2023 kali ini mengangkat tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tujuan besarnya agar standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat memberikan kontribusi mewujudkan pembangunan yang dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.

Berbagai kegiatan dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional 2023 di antaranya Seminar Nasional, Konferensi Mutu, Lokakarya UMKM, Pameran Produk ber-SNI (SNI Expo), Talkshow, Electric Vehicle (EV) Touring, dan puncaknya adalah Penganugerahan SNI Award dan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 kepada Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah.

(Rls/Nvr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *