KARIMUN, Sinarpagibaru.com – Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 yang mengusung tema besar “Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat” resmi dibuka pada Rabu (30/08/2023) di Aston Hotel Karimun, Kepulauan Riau. Dalam pembukaan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Airlangga Hartarto hadir memberikan sambutan.
Airlangga Hartarto menyebut, pertemuan ini bernilai sangat penting dan strategis untuk melanjutkan program ekonomi nasional. Ditambah lagi, Reforma Agraria itu masuk ke dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN). “Reforma Agraria masuk ke dalam PSN dengan kategori pemerataan ekonomi yang berdampak langsung kepada rakyat,” tutur Ketua Tim Reforma Agraria Nasional yang hadir secara daring.
Saat ini, pergerakan ekonomi Indonesia menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perlahan-lahan menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia tergolong ke dalam upper middle income country. Hal itu ia nilai dapat menjadi landasan yang baik untuk mencapai target-target pembangunan. “Pemerataan ekonomi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu mari kita bersama mendorong jalannya Reforma Agraria,” ujarnya.
Melalui GTRA Summit ini, Airlangga Hartarto mengharapkan agar seluruh pihak terlibat bisa memanfaatkan dan menjalin kerja sama dalam melaksanakan Reforma Agraria. Ia memberikan arahan antara lain kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait capaian Redistribusi Tanah; Kementerian ATR/BPN untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penyelesaian permasalahan tanah di kawasan perairan; Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) terkait penyelesaian tanah transmigrasi; serta Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terkait penyelesaian aset BUMN.
Menyoroti arahan yang disampaikan Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa dalam menjalankan Reforma Agraria, ego sektoral adalah salah satu masalah yang perlu diselesaikan. Sebagaimana Presiden Joko Widodo juga dengan tegas menekankan tidak akan memberikan toleransi atas terjadinya kerugian negara ataupun kerugian masyarakat yang disebabkan permasalahan ego sektoral. “Inilah yang menjadi tujuan dari forum GTRA Summit Karimun 2023, yaitu untuk menyelesaikan persoalan ego sektoral yang selama ini masih menjadi tugas bersama, khususnya pada pelaksanaan Reforma Agraria,” ucapnya.
Permasalahan Reforma Agraria yang ditemukan di lapangan sering kali memang melibatkan irisan kewenangan antar kementerian/lembaga (K/L). Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, terdapat beberapa permasalahan meliputi konflik masyarakat dengan aset pemerintah daerah, aset BMN, BUMN maupun BUMD; persoalan tanah yang masuk kawasan hutan; persoalan tanah transmigrasi atau bahkan permasalahan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Saya berterima kasih atas perwakilan-perwakilan K/L yang hadir untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan Reforma Agraria. Ini adalah momentum yang baik. Saya berharap kita semua tidak hanya sama-sama bekerja semata, namun kita bekerja sama secara solid dan sinergis. Deklarasi GTRA Summit ini juga harus benar-benar kita konkretkan,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dalam kesempatan ini menyatakan dukungannya secara penuh terkait kegiatan GTRA Summit Karimun 2023. Menurutnya, GTRA Summit ini sangat strategis untuk mempertegas kembali komitmen dalam menjaga wilayah-wilayah kebangsaan di perbatasan. “Sebelumnya, kita selalu pakai security approach kepada masyarakat pesisir, namun melalui GTRA Summit ini menggunakan pendekatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kepastian hukum bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya.
Turut hadir pada pertemuan puncak ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari kementerian/lembaga dan Forkopimda peserta GTRA Summit Karimun 2023. (Gtg)
