Menteri ATR/BPN Antar Sertifikat Tanah ke Rumah Warga Suku Dayak

Menteri ATR/BPN Serahkan Secara Langsung Sertifikat Tanah di Desa Adat Dayak, Kaltim. (Foto: Humas Kemen ATR/BPN)

Sinarpagibaru.com – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah di Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, pada Kamis (06/04/2023). Kali ini, Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 15 sertifikat tanah kepada masyarakat suku Dayak.

Sertifikat tersebut diserahkan kepada 11 penerima di halaman Lamin Adat Pemung Tawai, Desa Budaya Pampang. Empat sertifikat lainnya kemudian diberikan dengan cara diantarkan langsung ke rumah para pemilik aset oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Seusai memberikan sertifikat, ia mengatakan, dengan diserahkannya sertifikat tanah maka masyarakat Samarinda khususnya di Desa Budaya Pampang sudah memiliki kepastian hukum.

Ke depannya, Hadi Tjahjanto berharap wilayah tersebut semuanya dapat disertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia juga menilai, keseharian masyarakat Dayak dilakukan dengan berkebun karet, padi, dan ada sebagian melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maka dari itu, dengan memiliki sertifikat dapat pula menjadi modal usaha apabila dikerjasamakan dengan bank yang resmi terdaftar.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Kota Samarinda

“Dan saya imbau juga kepada masyarakat apabila sertifikat dijadikan modal usaha agar usaha-usaha yang produktif bukan konsumtif. Mudah-mudahan dengan lihat wilayahnya sangat bagus ini dan pertaniannya juga bagus, ekonomi di wilayah khususnya di kampung Dayak ini bisa terus meningkat,” kata Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan tujuan dari diserahkannya sertifikat secara door to door, yakni supaya paham betul bagaimana permasalahan masyarakat di lapangan saat melaksanakan proses sertifikasi. “Saya tidak mau hanya menerima laporan di atas meja, tapi real di lapangan. Karena ini adalah perintah Pak Presiden yang saya harus paham betul permasalahan di lapangan,” ujarnya.

“Dan masyarakat saya lihat mereka merasa puas (proses sertifikasi, red). Ke depan untuk percepatan sertifikasi yang belum terealisasi kita masukan di program PTSL sehingga 2024 100% selesai. Mudah-mudahan di akhir 2023 ini juga sudah selesai,” pungkas Hadi Tjahjanto.

Pada hari yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN turut mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Dalam kesempatan ini, ia meninjau loket serta ruangan pendukung layanan pertanahan seperti ruang kerja, ruang warkah, dan ruang buku tanah. Hadi Tjahjanto juga menyapa masyarakat yang sedang mengurus administrasi pertanahan.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Serahkan 1.457 Sertifikat Aset Pemerintah di Kabupaten Madiun

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *